Pemkot Depok Gratiskan SPP 2.500 Siswa di 33 SMP Swasta

PEMERINTAH Kota Depok, Jawa Barat mengratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi 2.500 siswa di 33 SMP swasta di wilayah tersebut pada tahun ajaran baru 2025.

Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Pendidikan Kota Depok, Bahrudin mengatakan, pihaknya telah menjalin kemitraan dengan SMP swasta untuk membuka lebar akses pendidikan bagi lulusan SD yang tidak lolos seleksi sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMP negeri di Depok.

Ia menyebutkan sebanyak 33 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik SMP yang tidak lolos SPMB dengan menyediakan 2.500 kursi.

Baca juga : Depok Buka Pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Sekda

Wali Kota Depok Supian Suri, kata dia, telah menandatangan memorandum of understanding (MoU) dengan 33 yayasan yang menyelenggarakan pendidikan SMP di Depok.

Menurutnya, Pemkot Depok telah menyiapkan dana dari APBD sebesar Rp7,5 miliar untuk 2.500 siswa. "Untuk satu orang siswa sebesar Rp3 juta per tahun atau sebesar Rp7,5 miliar," katanya, Rabu (25/6).

Kerja sama ini bakal begulir terus. Ke depan, Pemkot Depok akan mengupayakan MoU dengan 206 SMP swasta yang ada untuk menampung lulusan yang tidak lolos SPMB.

Baca juga : Pemkot Depok Salurkan Bantuan untuk Ratusan Korban Angin Puting Beliung

"Kita akan terus upayakan lulusan SD yang tidak tertampung di SMP negeri masuk sekolah swasta. Tentu SPP mereka kita akan gratiskan dengan anggaran APBD." 

Tahun ini, imbuh Bahrudin, SMP negeri di Depok hanya mampu menampung  sebanyak  11.124 untuk pelajar kelas 7.  "Kita hanya punya sebanyak 34 SMP negeri yang daya tampungnya terbatas," paparnya.

Ketika kepadanya ditanya apakah siswa yang digratiskan ini semuanya anak dari keluarga miskin, Bahrudin menyebut siswa tersebut murni siswa yang tidak lolos SPMB tahun ajaran 2025-2026. 

Sementara itu, pemerhati pendidikan dari Dewan Kesehatan Rakyat atau DKR Kota Depok Roy Pangharapan, mengapresiasi langkah Pemkot Depok dengan membuat terobosan menambah daya tampung melalui program kemitraan tersebut.

"Ini selaras dengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan sekolah rakyat. Ini bisa menjadi percontohan. Nanti tinggal diatur secara fiskal dan lain sebagainya," tandasnya. (KG/P-2)