Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI kembali melakukan pemeriksaan terhadap kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama terkait laporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), pada Rabu (28/5).
Dian mengatakan, kehadirannya hari ini untuk memberikan keterangan tambahan guna melengkapi keterangan sebelumnya terkait kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi. Diketahui, Dian sempat diperiksa pada Senin (19/5) lalu di Polda Metro Jaya.
"Kedatangan saya hari ini untuk melengkapi keterangan-keterangan saya sebelumnya. Berikut juga dengan bukti-bukti yang pada pemeriksaan tanggal 19 Mei kemarin belum saya lengkapi, itu tadi yang saya antar ke penyidik," kata Dian di Polda Metro Jaya, Rabu (28/5).
Dian mengatakan, pemeriksaan kali ini penyidik menggali terkait aktivitasnya di media sosial dan kehadirannya di beberapa kegiatan diskusi publik, baik di televisi maupun podcast, yang turut menghadirkan Roy Suryo dan Rismon Hasiholan.
Pemeriksaan itu, lanjutnya, lebih banyak menggali aktivitasnya di waktu sebelum Jokowi membuat laporan terkait tudingan ijazah palsu pada 30 Maret 2025.
"Pemeriksaan itu terkait aktivitas saya di bawah tanggal 26 Maret. Jadi turun ke bawah itu yang diperiksa bukan yang diatas tanggal 26 Maret," ujarnya.
"Saya ditanyakan soal itu, karena saya ada beberapa kesempatan juga bersama dengan Pak Rismon, Pak Roy Suryo. Seperti di acara TV maupun podcast," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Dian menyatakan akan terus mendukung proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dia menegaskan tidak akan mangkir bila polisi membutuhkan keterangannya di kemudian hari.
"Saya mau seribu kali dipanggil pun saya tetap akan hadir. yang penting kasus ini menjadi terang, itu aja kalau saya," tuturnya.
Dia berharap kasus ini dijadikan pembelajaran untuk semua pihak, agar ke depan lebih berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu ke publik, jangan sampai asal bicara.
"Misalkan kita mengatakan ke hasil penelitian, hasil ilmiah, apa segala macam. Agar kita tidak boleh lagi menginjak-injak harkat dan martabat orang lain," ucapnya. (P-4)
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menilai salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tanpa sensor yang diterima Bonatua Silalahi sebagai 99,9 persen palsu usai diteliti sejumlah ahli.
Penghapusan kearsipan tersebut, kata August, sesuai dengan masa retensi yang tercatat di Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 dan terkait ijazah merupakan berkas yang permanen.
Kritikus Politik Faizal Assegaf mengusulkan kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang menjerat Roy Suryo cs dapat diselesaikan dengan mediasi.
Pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Jokowi
Jokowi juga tetap mengakui bahwa Ir. Kasmujo juga pembimbingnya.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat.
Sekjen PSI sekaligus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan ajaran Islam memiliki landasan teologis kuat untuk menjaga lingkungan dan hutan dalam perspektif ekoteologi.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved