Ijazah Palsu Jokowi: Pernyataan Alumni UGM takkan Ubah Persepsi Publik

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menyebut berbagai pernyataan klarifikasi dari para alumni UGM tak akan meredakan polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

“Penyebabnya, kredibilitas para alumni yang mengklarifikasi soal ijazah Jokowi relatif rendah. Oleh karena itu, para alumni tersebut tak cukup ampuh untuk mengubah kepercayaan masyarakat pada dugaan ijazah palsu,” kata Jamiluddin saat dikonfirmasi pada Senin (28/7).

Jamiluddin menilai persoalan utama terkait Ijazah Jokowi adalah mengenai masalah public trust atau kepercayaan publik. dengan demikian, siapapun pihak yang mencoba melakukan klarifikasi tak akan mampu meredam masalah tersebut.

Baca juga : Ikut Reuni UGM, Jokowi Curhat Tuduhan Ijazah Palsu

“Dalam komunikasi politik, trust berpeluang diubah bila penyampai pesan adalah manusia atau lembaga yang dinilai kredibilitasnya tinggi,” jelas dia.

Jamiluddin mengatakan permasalahan simpang siur keaslian Ijazah Jokowi hanya bisa diatasi apabila pihak Jokowi mampu menunjukkan Ijazahnya kepada publik.

“Prasyarat tersebut tidak dipenuhi para alumni UGM yang melakukan klarifikasi saat reuni angkatan 1980 Fakultas Kehutanan UGM. Sebab, mereka tidak bisa menunjukan bukti adanya iǰazah Jokowi atau foto bukti di wisuda,” imbuhnya.

Baca juga : Pakar Hukum Sebut Soal Ijazah Jokowi Sebaiknya Diteruskan ke Pengadilan agar Ada Ketetapan Hukum Jelas

Para alumni UGM hanya memberikan pengakuan mengatakan pernah kuliah bersama, termasuk saat KKN. Namun, bukti dalam pernyataan ini tidak cukup kuat untuk meyakinkan masyarakat yang meragukan keaslian ijazah Jokowi sebab tak ada pembuktian secara fisik.

“Pernyataan para alumni itu sama saja dengan pernyataan rektor UGM yang menyatakan hal senada tapi tidak bisa menunjukkan ijazah Jokowi atau bukti dokumentasi saat Jokowi di wisuda. Akibatnya, masyarakat tetap tidak mempercayai pernyataan rektor UGM,” jelasnya.

Untuk menyudahi polemik tersebut, kata Jamaluddin, Polda Metro Jaya sebaiknya menunjukan ijazah Jokowi ke khalayak secara terang benderang. Hal itu diperlukan karena yang diminta pihak-pihak yang kontra atau berseberangan, hanyalah melihat ijazah asli Jokowi.

“Ijazah tersebut juga perlu diuji di laboratorium yang disaksikan pihak-pihak yang terlibat polemik. Dengan cara itu, hasil forensik terhadap ijazah Jokowi akan dapat diterima semua pihak,” imbuhnya.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga diimbau untuk tidak menetapkan dahulu tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Pasalnya, kalau hal itu dilakukan kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya akan semakin rendah.

“Jadi akan lebih elegan bila Polda Metro Jaya menetapkan tersangka bila sudah ada hasil forensik ijazah Jokowi. Dengan begitu, bukti hukum sangat kuat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,” jelasnya. (E-3)