Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya sudah meminta BPBD untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, salah satunya untuk menanggulangi cuaca ekstrem di Jakarta.
"Jadi saya sendiri sudah meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan modifikasi cuaca," jelasnya kepada awak media di Jakarta dikutip, Sabtu (8/3).
Pramono mengantisipasi prediksi BMKG yang menyebut bahwa akan ada curah hujan lebat hingga ekstrem pada tanggal 11 Maret 2025 nanti.
"Kalau tanggal 11 kemudian kita bisa lalui, artinya curah hujannya tidak setinggi seperti kemarin maupun seperti ketika menghadapi malam Imlek," kata Pram.
"Mudah-mudahan itu akan tertangani. Memang modifikasi coba didorong ke laut hujannya," bebernya.
Terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta Mohamad Yohan mengatakan modifikasi cuaca bakal dilakukan pada 11 Maret nanti.
BPBD masih berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG terkait lama waktu modifikasi cuaca.
"Kami sudah dapat instruksi dari Gubernur untuk OMC, sudah koordinasi sama BNPB, BMKG juga, kelihatannya kami akan laksanakan mulai tanggal 11," kata Yohan. (H-4_
BMKG operasikan modifikasi cuaca (OMC) untuk cegah banjir Jakarta hingga 12 Februari 2026. Simak langkah mitigasi dan status pintu air terbaru.
Pemprov DKI memastikan anggaran untuk OMC telah tersedia. Sebab, DPRD DKI sudah menyetujui anggaran OMC selama satu bulan penuh.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerima 3.922 Sertifikat Hak Pakai atas tanah aset milik daerah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
PEMERINTAH Kota Administrasi Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka telah mencapai 80 persen menjelang peresmiannya yang dijadwalkan pada bulan ini
Gubernur DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencegah praktik gadai KJP dan memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran.
Fasilitas publik seluas 2,2 hektare tersebut diproyeksikan tidak hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga pusat interaksi sosial dan olahraga bagi warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengakui perbaikan jalan berlubang di Ibu Kota belum optimal karena keterbatasan jumlah PJLP di Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved