Kasus DBD Meningkat, Pramono Minta Dinas Kesehatan DKI Lakukan Pendataan

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pihaknya segera melakukan pendataan bersama Dinas Kesehatan terkait adanya peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) untuk penanganan lebih lanjut.

"Jadi kami sudah koordinasikan dan segera dilakukan antisipasi. Besok secara khusus pada hari Senin kita akan membahas mengenai ini. Karena memang saya mendengar bahwa trennya mengalami kenaikan," kata Pramono di Jakarta, Jumat (7/3).

Kendati demikian, Pramono mengatakan jumlah peningkatan kasus DBD masih simpang siur. Sehingga, dirinya meminta jajarannya melakukan pemeriksaan kembali untuk mendapatkan data yang pasti.

Baca juga : Pemprov DKI Keruk Satu Juta Meter Kubik Lumpur Sungai di 49 Titik

"Senin harus dilaporkan dan akan kita putuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Tetapi hari Sabtu Minggu ini di lapangan tetap kita pantau ya. Karena perkembangannya kan memang ada yang mengatakan sudah perlu perhatian khusus. Ada juga di internal yang masih melihat bahwa ini belum menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi di media sudah menjadi pemberitaan dan kami mengikuti itu," kata Pramono.

Sebelumnya, kecenderungan atau tren kasus DBD di Jakarta Barat meningkat drastis dalam dua bulan terakhir. Kasus DBD yang dilaporkan sebanyak 124 pada Desember 2024 bertambah menjadi 186 kasus pada Januari 2025. Jumlah itu bertambah lagi menjadi 201 kasus pada Februari 2025.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Barat, Arum Ambarsari, menyebutkan kelembaban dan suhu udara menjadi faktor utama eskalasi kasus DBD di wilayah tersebut.

Baca juga : Jakarta Siapkan Nuansa Betawi Sambut Gubernur dan Wakil Gubernur Baru

Sudinkes Jakbar terus menggencarkan pemantauan vektor atau jentik nyamuk DBD dengan melakukan sidak jentik nyamuk ke rumah-rumah warga melalui juru pemantau jentik (jumantik).

Warga Jakarta Barat juga diminta mewaspadai ancaman DBD pada musim hujan ini lantaran kasus yang kembali meningkat pada Januari 2025. (Ant/P-2)