Efektivitas Penggunaan dan Pendataan Media Luar Ruang Pemerintah Terus Digencarkan

PENGADAAN barang dan jasa di lingkungan pemerintahan kerap kali menjadi perhatian bagi masyarakat karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi belanja kementerian dan lembaga dengan menggunakan APBN. Salah satu yang tengah menjadi perhatian untuk dilakukan pembenahan adalah media luar ruang.

Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Ahli Madya di Sekretariat Ditjen IKP, Kominfo, Very Radian Wicaksono, mengatakan, saat ini masih kerap ditemukan hasil pemeriksaan soal pengadaan media luar ruang yang belum mumpuni.

“Hasil pemeriksaan audit eksternal seringkali fokus kepada tidak adanya standar atau acuan yang jelas terkait dengan pengadaan media luar ruang, hal ini yang membuat kami berupaya untuk memikirkan bagaimana caranya agar pengadaan tersebut dapat memiliki acuan yang jelas sesuai dengan kondisi di lapangan“ ujar Very Radian, dalam acara Sosialisasi Rancangan Buku Basis Data Media Luar Ruang Billboard, Rabu, (9/10).

Baca juga : Akmal Dwi Prasyetio, Sosok di Balik Billboard Mebel yang Viral

Very mengatakan sebagai lembaga yang bertugas sebagai PR pemerintah, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik mencatat belanja paling besar adalah terkait dengan kegiatan diseminasi informasi, salah satunya penggunaan media luar ruang.

Besarnya belanja terhadap media luar ruang ini memaksa Ditjen IKP untuk terus berinovasi dengan memaksimalkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengadaan dan pertanggungjawabannya.

Very mengatakan, pihaknya tengah mengembangkan Sistem Basis Data Penyedia Untuk Pengadaan Media Luar Ruang yang merupakan produk proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2024. Output dari sistem ini merupakan inovasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam belanja diseminasi pemerintah.

Baca juga : Deklarasi Pilkada Damai dan Anti Hoaks, Budi Arie: Jaga Ruang Digital Kondusif

Hal ini dikarenakan sistem ini secara spesifik memberikan penilaian terhadap titik-titik media luar ruang yang ada di Indonesia. Bukan secara nilai rupiah saja, tetapi juga mencakup audience dan segmentasinya.

“Jadi aspek yang dinilai bukan dari harga saja. Tapi kami juga menilai dari aspek legalitas, teknis, dan lokasi, sehingga ini bisa disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh pengguna”, jelas Very.

Pada tahun 2024 ini ada 187 kota di 34 provinsi, yang melibatkan 1.809 titik media luar ruang, atau bertambah 543 titik dibandingkan tahun 2023. Hal ini dilakukan dengan cara persuasi kepada 133 penyedia layanan untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan data base ini.

“Ini kerja yang berkelanjutan, untuk jangka menengahnya kami berharap data ini dapat digunakan kementerian dan lembaga lainnya," tutup Very. (Z-9)