Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Agus Suryo Nugroho mengingatkan kepada Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya agar tindakan dalam Operasi Ketupat 2025 disesuaikan dengan jalan tol fungsional.
Dalam rapat bersama jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat di Jakarta, Jumat (28/2), ia menyebutkan terdapat kemungkinan Tol Japek Selatan II akan difungsionalkan untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan pada arus balik.
"Dalam satu jam, tol fungsional ini bisa mengalirkan 1.000 kendaraan sehingga bisa membantu kelancaran arus lalu lintas," ucap Agus, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, hari ini.
Dia mencontohkan, salah satunya, yakni adanya jalan tol fungsional di KM 76 yang langsung sampai ke KM 37 atau KM 34, sehingga cara bertindak dalam Operasi Ketupat 2025 di Tol Cikampek Cipularang sampai Polda Metro terdapat sedikit perubahan.
Pasalnya, kata dia, ketika tol fungsional Japek Selatan berfungsi, diperkirakan dalam satu jam akan terdapat kurang lebih 1.000 kendaraan.
"Ini akan meringankan beban Cikampek, tetapi nanti di ujungnya, baik di KM 37 dan KM 34 cara bertindaknya mungkin berbeda," ucap dia menjelaskan.
Adapun rencana untuk membahas kesiapan Tol Japek Selatan II akan dilanjutkan dalam pertemuan lainnya antara Kakorlantas dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran perjalanan pemudik pada libur Lebaran 2025.
Kakorlantas menyebutkan beberapa skenario dan cara bertindak disiapkan untuk mengelola kepadatan arus lalu lintas pada momen libur Lebaran 2025 guna menciptakan proses Operasi Ketupat lancar tertib dan aman.
"Maka dari itu ada beberapa evaluasi tahun lalu yang tentunya cara bertindak tahun ini mungkin ada perbedaan," ujar Agus.
Selain itu, dirinya berpesan kepada para pengusaha agar memberikan batasan bagi kendaraan sumbu tiga ke atas untuk berhenti melintas di jalur tol maupun arteri selama pelaksanaan Operasi Ketupat 2025.
Hal tersebut dikarenakan banyaknya aduan dari masyarakat yang mengeluhkan kapasitas jalan menjadi terbatas dan potensi rawan kecelakaan seperti rem blong hingga kelebihan muatan.
Untuk itu, Agus mengaku sudah melakukan survei jalur kolaborasi dan koordinasi guna merumuskan kebijakan yang tepat untuk dibawa ke rapat tingkat pusat agar dibuatkan solusi dalam cara bertindak yang tepat.(Ant/P-1)
Diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan skema contra flow di Tol Jakarta-Cikampek (Japek). Kebijakan itu dilakukan untuk mengurai kemacetan
KEJAGUNG memeriksa mantan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed atau jalan tol MBZ.
KORLANTAS Polri membeberkan instrumen pembenahan sistem contraflow. Hal ini dilakukan pascakecelakaan maut yang melibatkan mobil Grandmax di Km 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek)
Anggota Komisi VI DPR fraksi PKS Amin Ak mendesak dilakukan reformasi menyeluruh di BPK.
Jalan Raya Badami-Loji di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ambles.
Kakorlantas tengah melakukan analisis dan evaluasi (anev) mendalam terhadap pelaksanaan Operasi Lilin 2025 sebagai dasar penyusunan strategi Operasi Ketupat 2026.
Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi jajaran Korlantas untuk terus menjaga keselamatan pengguna jalan dengan mengedepankan kolaborasi di lapangan.
Korlantas Polri merilis daftar Polres di seluruh Indonesia yang mulai 1 Desember 2025 melayani penerbitan dan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM digital SINAR
Diprediksi ada pergerakan arus kendaraan secara nasional sebesar 2,9 juta baik yang mengarah ke Sumatera hingga Trans Jawa.
Dengan dukungan penuh jajaran Korlantas dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berbagai inovasi yang dihadirkan kini mulai dirasakan manfaatnya oleh publik.
Agus menerima penghargaan ini karena telah melakukan transformasi digital di Korlantas Polri dengan meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved