Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
POLRI melaporkan terjadi peningkatan signifikan dalam gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada Senin (10/2), dibandingkan dengan hari sebelumnya, Minggu (9/2). Penaikan ini tercatat sebesar 42,82%, atau sekitar 590 kasus lebih banyak.
Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa pada Minggu (9/2) tercatat 1.378 kejadian gangguan kamtibmas, sementara pada Senin (10/2) jumlahnya meningkat menjadi 1.968 kejadian.
Berdasarkan data yang dihimpun, berikut adalah lima jenis kejahatan dengan jumlah kejadian tertinggi yang tercatat oleh Polri:
Selain itu, Polri juga merilis data terkait keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada Senin, 10 Februari 2025. Diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas pada hari itu tercatat sebanyak 306 kejadian, yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan 413 kejadian pada Minggu, 9 Februari 2025. Penurunan ini tercatat sebesar 25,91%
Dari 306 kecelakaan yang terjadi, Polri mencatatkan total 30 orang tewas, 58 orang mengalami luka berat, dan 286 orang lainnya menderita luka ringan. Selain itu, kerugian material yang ditimbulkan dari kejadian tersebut mencapai Rp 912.850.000. (P-5)
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Para penonton diimbau untuk menjaga ketertiban selama pertandingan dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum.
Kehadiran EHang 216-S yang diperkenalkan sebagai armada drone patrol presisi, menjadi representasi dari langkah Polri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.
Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam optimalisasi penerimaan negara.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Safaruddin mengusulkan pemanfaatan teknologi CCTV atau kamera pengawas untuk mencegah kekerasan dalam proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved