Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta merespon video di sosial media yang memperlihatkan sejumlah warga mengantre untuk membeli LPG 3 kg di depan toko gas, disebutkan dalam video itu, antrean panjang karena kelangkaan yang terjadi di beberapa toko.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi san Energi (Disnakertransgi), Hari Nugroho menyebutkan situasi kelangkaan tersebut terjadi salah satunya karena terdapat pengurangan kuota gas subsidi pada 2025.
"Dikarenakan antara usulan kuota LPG subsidi untuk Jakarta di 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran LPG di 2024, ada pengurangan sekitar 1,6 persen," kata Hari saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (28/1).
Ia mengatakan, Pemprov DKI mengusulkan kuota penyaluran di Jakarta bertambah 4 persen dari 2024 pada 2025. Namun, hal tersebut tak disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
"Usulan kita atau Pemprov DKI Jakarta ke Dirjen Migas lebih besar 4 persen dari tahun 2024. Namun kita hanya dapat kuotanya itu dari Dirjen Migas," ungkap Hari.
Adapun kuota LPG 3kg di Jakarta pada 2025 adalah 407.555 metric ton (MT). Padahal, penyaluran di 2024 adalah 414.134 MT.
"Dari awal Kuota LPG Subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 MT sementara Realisasi Penyaluran LPG di 2024 sebesar 414.134 MT," jelas Hari.
Akibatnya, pada libur panjang juga membuat kelangkaan gas subsidi tersebut. Sementara, penambahan kuota gas di tanggal merah tidak diizinkan pemerintah pusat.
Kendati demikian, Hari memastikan bahwa stok tabung gas aman dan cukup memenuhi kebutuhan warga Jakarta.
"Kesimpulan berdasarkan pengecekan di lapangan, penyaluran di Kota DKI Jakarta hingga saat ini masih terpantau Cukup. Namun memang berdasarkan pengamatan lapangan, permintaan sedang tinggi," pungkasnya. (Z-9)
Salah satu alasan pembuatan aturan baru LPG 3 kg adalah karena, saat ini, tidak ada aturan yang melarang pembelian bahan bakar itu oleh masyarakat mampu.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Pernyataan berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM soal besaran subsidi LPG 3 kg menyoroti perbedaan metode perhitungan antara proyeksi anggaran dan harga riil pasar, yang berpotensi memengaruhi akurasi kebijakan energi pemerintah.
Pelaku UMKM serta ibu rumah tangga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram (kg) di pengecer dan pangkalan.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
Kepolisian menyebutkan tabung gas bocor sehingga meledak pada salah satu rumah di Cengkareng Barat, Jakarta Barat karena regulator longgar.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
PERTAMINA Patra Niaga memastikan stok elpiji di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam keadaan aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun kuota LPG 3 kg di Jakarta pada 2025 yang telah disetujui adalah 407.555 metric ton (MT).
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved