Kementerian ESDM Siapkan Aturan Baru LPG 3 kg, Ini Bocorannya

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi baru dalam bentuk peraturan presiden (perpres), yang akan mengatur soal pembelian LPG (elpiji) 3 kg. Perpres baru ini dimaksudkan agar penyaluran LPG 3 kg lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.

“Kalau kami perhatikan aturan mengenai tabung LPG 3 kg sekarang, belum ada yang menyatakan secara khusus membatasi desil-desil yang menggunakan tabung LPG tersebut,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam acara Temu Media Sektor ESDM yang digelar di Jakarta, Jumat (19/12) malam.

Baca juga : Harga Elpiji 3 Kg Bisa Tembus Rp30 Ribu! Dirjen Migas Sebut Status Pengecer Itu Ilegal

Walaupun masyarakat sudah diimbau bahwa LPG 3 kg hanya untuk masyarakat yang berhak disubsidi, distribusinya dinilai tetap kurang tepat sasaran. Ini karena tidak ada aturan yang melarang pembelian bahan bakar itu oleh masyarakat mampu.

Baca juga : Menteri ESDM Pastikan Gas 3 Kg Tak Terdampak Pengaturan Subsidi BBM

“Nah, di perpres (peraturan presiden) baru nanti, kita akan melihat, misalnya desil 1-10, apakah nanti yang 8,9, 10 tidak termasuk (penerima subsidi)? Ini masih contoh kami lakukan pembatasan spesifik berdasarkan data,” kata Laode.

Desil adalah metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkatan kesejahteraan ekonomi, mulai dari kelompok paling miskin hingga paling sejahtera. Sistem ini tidak berdasarkan pengajuan individu, melainkan hasil analisis data ekonomi rumah tangga secara nasional.

Selain mengatur ihwal desil, perpres LPG 3 kg juga akan mengatur ihwal penjualannya. Apabila sekarang hanya diatur sampai ke pangkalan, di perpres terbaru nanti penjualan LPG 3 kg akan diatur hingga subpangkalan atau pengecer. “Karena dia (penjualan LPG 3 kg) harus diatur sampai ke ujung dan ada marginnya semua di level-level ini,” kata Laode.

Jadwal Penerbitan Perpres dan Masa Uji

Ia mengungkapkan status perpres tersebut saat ini sudah selesai dan membutuhkan harmonisasi. Dalam beberapa waktu ke depan, lanjut dia, seharusnya perpresnya sudah terbit.

Setelah perpres tersebut terbit, pemerintah akan melakukan masa peralihan sekitar enam bulan. Di dalam perpres, Laode mengungkapkan terdapat kebijakan untuk melakukan pilot project atau penerapan awal berskala kecil untuk menguji kelayakan, efektivitas, dan potensi hasil dari kebijakan tersebut.

Misalkan, untuk enam bulan pertama, kebijakan tersebut diterapkan di Jakarta Pusat untuk melihat dampak-dampaknya. Pemerintah akan mempelajari dampak-dampak tersebut sebelum aturan LPG 3 kg diterapkan secara masif.

“Kami mau lihat dulu dampaknya di area-area ini. Ini perpres baru, tapi karena sebelumnya sudah ada perpres, makanya banyak yang bilang revisi perpres. Isinya banyak berubah dari sebelumnya,” kata Laode. (Ant/M-1)