Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Achmad Muchtasyar, menyebut bahwa status pengecer elpiji 3 kilogram (kg) adalah ilegal. Oleh karena itu, pihaknya mengaku tidak bisa mengawasi penyaluran gas melon di tingkat pengecer.
"Pengecer itu kan sebenarnya statusnya ilegal. Karena itu, kita tidak bisa kontrol," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2).
Achmad kemudian menuding bahwa di tingkat pengecer kerap terjadi penyelewengan penyaluran elpiji 3 kg.
Bahkan, di tingkat pelaku usaha kecil, harga gas melon melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET). Di Jakarta, misalnya, HET gas melon yang ditetapkan dalam Pergub No. 4 Tahun 2015 adalah sebesar Rp16.000 per tabung.
"Di pengecer itulah pintu masuk elpiji tidak tepat sasaran. Lalu, ujung-ujungnya harga di pengecer bisa sampai Rp30.000, tidak sesuai dengan yang seharusnya," imbuhnya.
Achmad menambahkan bahwa saat ini Kementerian ESDM tengah merumuskan aturan agar pengecer bisa menjadi pangkalan resmi elpiji 3 kg.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyaluran ke masyarakat dan memastikan harga elpiji subsidi tidak terlalu mahal. Pasalnya, lokasi pangkalan resmi elpiji 3 kg kerap lebih jauh dibandingkan tempat pengecer atau warung yang menjual gas melon.
"Antisipasinya, kalau warung itu sudah cocok jadi pangkalan, ya warung itu bisa jadi pangkalan. Ini yang lagi kita atur agar tidak mahal dan cepat prosesnya," pungkasnya. (Z-10)
Salah satu alasan pembuatan aturan baru LPG 3 kg adalah karena, saat ini, tidak ada aturan yang melarang pembelian bahan bakar itu oleh masyarakat mampu.
PERTAMINA Patra Niaga bersama Bank Indonesia berkolaborasi menerapkan sistem pembayaran digital QRIS di pangkalan gas elpiji 3 kg.
Pernyataan berbeda antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM soal besaran subsidi LPG 3 kg menyoroti perbedaan metode perhitungan antara proyeksi anggaran dan harga riil pasar, yang berpotensi memengaruhi akurasi kebijakan energi pemerintah.
Pelaku UMKM serta ibu rumah tangga di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, beberapa hari terakhir kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram (kg) di pengecer dan pangkalan.
PT Pertamina Patra Niaga menyoroti maraknya informasi keliru mengenai elpiji 3 kg yang beredar di media sosial.
Dengan langkah itu, lanjutnya, Disperindagkop UKM Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.
Kepolisian menyebutkan tabung gas bocor sehingga meledak pada salah satu rumah di Cengkareng Barat, Jakarta Barat karena regulator longgar.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
PERTAMINA Patra Niaga memastikan stok elpiji di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam keadaan aman hingga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah.
KEKHAWATIRAN berlebihan hingga membeli suatu barang berlebih atau panic buying gas elpiji 3 kilogram terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun kuota LPG 3 kg di Jakarta pada 2025 yang telah disetujui adalah 407.555 metric ton (MT).
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved