Subsidi Gas Melon Dinilai Salah Sasaran, Pemerintah Disarankan Ganti Skema

PENYERAHAN subsidi gas LPG 3 kilogram atau gas melon dinilai salah sasaran. Pemerintah disarankan mengganti skema pembagian.

Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menjelaskan, kesalahan yang membuat salah sasaran dikarenakan pemerintah memberikan subsidi ke produsen untuk disalurkan ke masyarakat. Sehingga, harga gas melon jadi disamakan.

“Sudah pemerintah mengeklaim subsidi, enggak tahunya ini (kelompok miskin) enggak merasa ada (subsidi). Itu kira-kira yang LPG waktu itu,” kata Pahala di Jakarta, Kamis, 14 November 2024.

Baca juga : Pertama Kali dalam 9 Tahun, Harga Elpiji Bersubsidi di Jawa Tengah Naik

Pahala memberikan perumpamaan, daya beli masyarakat miskin terhadap gas melon disebut Rp10. Di sisi lain, masyarakat mampu bisa beli gas di angka Rp12.

Subsidi yang diberikan pemerintah ke produsen membuat harga gas melon disamaratakan jadi Rp10, berdasarkan perumpamaan Pahala. Padahal, pembelinya banyak dari kalangan masyarakat mampu.

“Pemerintah suruh ke Parta Niaga, ke Pertamina Patra Niaga, produksi dia, yang Rp10 buat si ini, yang Rp12 buat si ini. Kenyataannya di pasar semua Rp12, ya kasihan yang ini kan (kelompok miskin),” ucap Pahala.

Baca juga : Beli Gas Elpiji 3 Kg Mulai Pakai KTP, ESDM: Pembelian Belum Dibatasi

Pahala menyebut pihaknya sudah membuat kajian soal kesalahan penyaluran subsidi gas melon ini sejak 2019. Dia mengamini ada kewajiban pendataan masyarakat yang membeli gas subsidi dari produsen, namun, datanya tidak akurat.

“Seingat saya 2019 kajiannya, untuk meyakinkan bahwa ini menerima, diminta lah yang produsen ini mencatat, ‘anda menjualnya ini ke siapa saja?’ dicatat lah ini ini ini, padahal fiktif catatannya, jadi, persyaratan administrasi saja yang bilang si ini sama ini sudah menerima, oh dia orang miskin nih, oke sudah,” ujar Pahala.

Menurut Pahala, pihaknya sudah mengecek catatan penerima subsidi gas dari data produsen. Hasilnya, nama-nama yang menerima tidak ada.

Baca juga : Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai KTP Mulai 1 Juni 2024

“Kita cek di lapangan enggak, itu nama diisi saja, toh juga enggak ada yang ngecek juga. Jadi namanya dikumpulkan seakan subsidi sudah ke sekian orang, nyatanya di lapangan harganya Rp12 semua (disamakan),” kata Pahala.

Karenanya, pemerintah diminta mengubah skema penyaluran subsidi gas melon untuk masyarakat miskin. Salah satu sarannya yakni memberikan uang langsung ke orangnya berdasarkan data yang dimiliki.

“Kalau konsumen itu orangnya sudah kita tuju, kita kasih uang uang supaya dia mampu membeli dengan harga pasar,” tutur Pahala. (Z-9)