Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DPRD DKI Jakarta batal melangsungkan rapat paripurna pelantikan dan pengucapan janji/sumpah pimpinan definitif periode 2024-2029, hari ini.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan awalnya rapur akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (2/9), namun diundur menjadi Jumat(4/9).
"Rapat Paripurna Pelantikan Pimpinan Definitif hari jumat setelah solat jumat," jelasnya saat dihubungi, Rabu (2/9)
Aga, sapaan karibnya, menjelaskan adapun alasannya karena pihaknya masih menyempurnakan persiapan acara, bukan dikarenakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang belum turun.
Baca juga : Dewan Janji Sekolah Swasta Gratis Jakarta Terealisasi 2025
"Kami masih menyempurnakan persiapan acara Paripurna pelantikan pimpinan definitif. Untuk SK Mendagri sudah turun dari kemarin," papar Aga.
Diketahui, DPRD DKI Jakarta telah mengumumkan lima calon pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 dalam rapat paripurna pada Senin (23/9).
Mereka adalah Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta dari PKS; Ima Mahdiah Wakil Ketua DPRD DKI dari PDIP; Rani Mauliani jadi Wakil Ketua DPRD DKI dari Partai Gerindra.
Kemudian Wibi Andrino sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai NasDem dan Basri Baco sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar Basri Baco. Nanti dalam rapat paripurna selanjutnya, mereka akan dilantik menjadi Pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif periode 2024-2029. (Z-9)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
LIMA Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis (17/10) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved