Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGHARGAAN Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Kota Depok, Jawa Barat, dinilai berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, khususnya di beberapa ruas jalan yang saat ini masih mengalami kemacetan parah.
Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Depok Imam Turidi merespons penghargaan WTN. Apresiasi dari Kemenhub itu merupakan bentuk pengakuan konsistensi pemda dalam penataan transportasi yang berfokus pada peningkatan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.
“Pemkot Depok kerjanya jangan menyuguhkan dan bangga dengan penghargaan. Penghargaan yang dibutuhkan masyarakat adalah kenyamanan yang dirasakan dalam mobilitas transportasi, konektivitas intra-sentra wilayah yang lancar dan terjangkau,” ujar Imam, Senin (16/9).
Baca juga : DPR Provinsi Papua: Intan Jaya Krisis Kepemimpinan, Harga Kebutuhan Pokok Naik Drastis
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Zamrowi, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan karena penilaian terhadap berbagai aspek transportasi di Depok, seperti kondisi jalan kota, jalan provinsi, hingga jalan nasional yang membentuk jaringan transportasi yang terintegrasi.
"Penilaian WTN itu ada spotnya, ada titik penilaiannya. Jadi, kami mengajukan penilaian mulai dari Jalan M Yasin masuk ke Margonda segmen tiga, itu adalah jalan kota. Kemudian, belok sedikit ke Jalan Juanda dan masuk lagi ke Margonda segmen dua, itu jalan nasional. Belok kanan ke Jalan Arif Rahman Hakim, lalu ke Jalan Nusantara, itu juga jalan nasional. Belok kiri ke Jalan Dewi Sartika, yang merupakan jalan provinsi, dan kembali lagi ke Margonda. Semua ini membentuk sebuah jaringan," jelas Zamrowi.
Ia menambahkan, penilaian ini meliputi banyak variabel, seperti transportasi dan lalu lintas yang ada di jalan, rambu-rambu, trotoar, penerangan jalan umum (PJU), marka jalan, jalur sepeda, lampu lalu lintas, dan keberadaan Transit Oriented Development (TOD).
"Ditambah dengan ketersediaan angkutan umum masal seperti commuter line, LRT, Biskita Trans-Depok dan Microtrans Depok (angkot AC). Depok memiliki kelengkapan infrastruktur ini, termasuk kamera CCTV dan pengendalian lalu lintas melalui area traffic control system," tandasnya. (J-2)
Jelajahi sejarah Kota Depok, dari kampung Belanda hingga kota modern. Temukan cerita menarik & fakta unik!
Menanggapi keluhan pedagang, Kepala UPTD Pasar Cisalak, Wahyu Syahadat menyatakan telah meminta Pemkot Depok untuk menata PKL di sekitar area Pasar Cisalak.
Dinas PUPR Depok bersama warga telah melakukan upaya penanganan darurat sementara di beberapa titik.
Lima Kepala Keluarga (KK) dengan total 25 orang terdampak penutupan akses jalan dengan tembok batako tersebut.
Pengembang Perumahan Grand Dahlia Cluster (GDC) untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos-fasumnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved