Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGHARGAAN Wahana Tata Nugraha (WTN) 2024 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kepada Kota Depok, Jawa Barat, dinilai berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, khususnya di beberapa ruas jalan yang saat ini masih mengalami kemacetan parah.
Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Depok Imam Turidi merespons penghargaan WTN. Apresiasi dari Kemenhub itu merupakan bentuk pengakuan konsistensi pemda dalam penataan transportasi yang berfokus pada peningkatan keselamatan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas.
“Pemkot Depok kerjanya jangan menyuguhkan dan bangga dengan penghargaan. Penghargaan yang dibutuhkan masyarakat adalah kenyamanan yang dirasakan dalam mobilitas transportasi, konektivitas intra-sentra wilayah yang lancar dan terjangkau,” ujar Imam, Senin (16/9).
Baca juga : DPR Provinsi Papua: Intan Jaya Krisis Kepemimpinan, Harga Kebutuhan Pokok Naik Drastis
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Zamrowi, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan karena penilaian terhadap berbagai aspek transportasi di Depok, seperti kondisi jalan kota, jalan provinsi, hingga jalan nasional yang membentuk jaringan transportasi yang terintegrasi.
"Penilaian WTN itu ada spotnya, ada titik penilaiannya. Jadi, kami mengajukan penilaian mulai dari Jalan M Yasin masuk ke Margonda segmen tiga, itu adalah jalan kota. Kemudian, belok sedikit ke Jalan Juanda dan masuk lagi ke Margonda segmen dua, itu jalan nasional. Belok kanan ke Jalan Arif Rahman Hakim, lalu ke Jalan Nusantara, itu juga jalan nasional. Belok kiri ke Jalan Dewi Sartika, yang merupakan jalan provinsi, dan kembali lagi ke Margonda. Semua ini membentuk sebuah jaringan," jelas Zamrowi.
Ia menambahkan, penilaian ini meliputi banyak variabel, seperti transportasi dan lalu lintas yang ada di jalan, rambu-rambu, trotoar, penerangan jalan umum (PJU), marka jalan, jalur sepeda, lampu lalu lintas, dan keberadaan Transit Oriented Development (TOD).
"Ditambah dengan ketersediaan angkutan umum masal seperti commuter line, LRT, Biskita Trans-Depok dan Microtrans Depok (angkot AC). Depok memiliki kelengkapan infrastruktur ini, termasuk kamera CCTV dan pengendalian lalu lintas melalui area traffic control system," tandasnya. (J-2)
KEBAKARAN hutan dan lahan terjadi di tiga daerah di wilayah Jawa Barat. Kebakaran terjadi di Kota Depok, Majalengka, dan Kuningan.
Simulasi ini juga dibuat dalam rangka proses legal drafting tentang pemungutan penghitungan suara yang kini dilakukan KPU.
Penyebaran hoaks terkait Pilkada 2024 di media sosial bisa dijerat hukum
Laporan lainnya yang juga masuk ialah terkait dugaan money politik atau politik uang
Nurhasim dipecat dari Partai Golkar karena berbeda pilihan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Total DPT pada Pilkada Depok mencapai 1.427.674 orang Perinciannya, pemilih pria sebanyak 700.215 dan pemilih perempuan 727.459 orang.
Empat perempuan muda tersebut yakni Yola, asal Kota Kupang, Karmelita asal Kabupaten Nagekeo, Ina, asal Kabupaten Lembata dan Helda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pemberian kental manis untuk balita didorong oleh masih tingginya persepsi salah dari orang tua yang menganggap kental manis kandungannya sama dengan susu sapi.
Pemda harus terus mengecek persiapan pilkada, seperti logistik maupun tempat pemungutan suara (TPS).
Maurit mendorong agar pemda melakukan koordinasi dengan KPUD dan Bawaslu, serta melaporkan penggunaan dana hibah tersebut.
Bank BJB juga telah melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan potensi ekonomi Desa Cibuluh.
DPRD DKI Jakarta akan mengawasi pemberian insentif tambahan bagi pegawai di Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk memastikan insentif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved