Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI terus berupaya mencegah dan menekan aksi bullying (perundungan) yang kini marak di lingkungan sekolah. Salah satu cara menekan aksi bullying adalah dengan melakukan pemilihan Siswa-Siswi Duta Anti Bullying di sekolah. Ini menjadi program Official Hospital Anti Bullying yang digelar RS Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri sejak sepekan lalu.
Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap-Jakarta Timur dipilih menjadi Sekolah Percontohan yang melakukan Program Official Hospital Anti Bullying RS Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri. Dari total sekitar 15 ribu siswa yang ada di lingkungan Ponpes Al Hamid, terpilih dua siswa dan siswi sebagai Duta Anti Bullying. Proses pemilihan itu melibatkan Tim Psikolog RS Polri Kramatdjati-Jakarta Timur.
Duta Anti Bullying yang terpilih ini wajib melakukan Kampanye Anti Bullying di lingkungan sekolah. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada sesama siswa, agar bisa mendeteksi lebih dini terkait aksi bullying yang bisa terjadi setiap saat di lingkungan sekolah.
Baca juga : Polri Datangi PON XXI di Aceh-Sumut Usut Dugaan Penyelewengan
Waka RS Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri, Kombes Pol Dr. Erwin Zainul Hakim MARS.MH.M.kes menegaskan, melalui Duta Anti Bullying ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswi di lingkungan sekolah. Serta bisa mendeteksi dini praktek perundungan atau nullying di sekolah, sehingga bisa dicegah dan diselesaikan secara kekeluargaan.
"Kita bisa memonitor lebih dini praktek bullying di sekolah melalui Duta Anti Bullying di sekolah, sehingga praktek perundungan yang merugikan siswa ini bisa dicegah. Kita akan melakukan tindak lanjut dari deteksi dini ini, dari hulunya, sehingga bullying bisa dicegah dan diselesaikan secara kekeluargaan," kata Dr. Erwin.
Pimpinan Yayasan Mantab Al Hamid Cilangkap Cibubur-Jakarta, KH.Lukman Hakim Hamid mengapresiasi Program Official Hospital Anti Bullying yang digelar RS Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri ini. Program tersebut dinilai cukup bagus sebagai salah satu upaya untuk mencegah praktek perundungan di lingkungan sekolah.
Baca juga : Polri Optimistis Pilkada Serentak 2024 Berlangsung Damai
"Kami bangga sekolah kami menjadi percontohan Program Official Hospital Anti Bullying. Semoga program ini bisa dilanjutkan ke seluruh sekolah di semua daerah di Indonesia, sehingga praktek Bullying bisa dideteksi dan dicegah lebih dini," kata KH. Lukman Hakim Hamid.
Kehadiran Duta Anti Bullying di sekolah disambut positif sejumlah siswa di lingkungan Ponpes Al Hamid Cilangkap Jakarta. "Alhamdulillah, sudah ada Duta Anti Bullying di sekolah sehingga sekolah kita bisa aman dari aksi bullying," ujar Fina, salah satu siswi Ponpes Al Hamid.
Sebelum pemilihan Duta Anti Bullying ini, Tim RS Bhayangkara Tingkat 1 Pusdokkes Polri telah melakukan edukasi dan pemahaman terkait aksi perundungan. Yaitu melalui program deminar serta TOT (Trainer Of Trainer) dengan melibatkan orang tua siswa, guru, dan pengasuh pondok pesantren di RS Bhayangkara Tk I Pusdokkes Polri Jakarta. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan edukasi langsung ke siswa dengan mendatangi sekolah yang menjadi percontohan Program Official Hospital Anti Bullying ini.
Tidak hanya di Jakarta, Program Official Hospital Anti Bullying ini diharapkan dapat dilakukan Pusdokkes Polri di 56 RS Bhayangkara Polri jajaran yang ada di seluruh Indonesia. (N-2)
Para peserta merupakan gabungan anggota Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, Satpol PP, hingga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes.
Dalam banyak kasus serupa, perempuan atau istri sering kali berada pada posisi yang sulit untuk menolak pengaruh pasangan.
POLRI akan menggelar tes urine secara serentak terhadap seluruh jajaran anggota menyusul kasus narkoba yang menjerat Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.
Secara konstitusional, Polri berada di bawah Presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif.
KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong Polri untuk tidak berhenti pada penghukuman terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif atas dugaan kepemilikan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved