Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana membuat pulau di laut Jakarta yang terbuat dari sampah. Adanya pulau sampah itu kedepannya untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
Pulau sampah ini diinisiasi dari pengerukan sedimen lumpur oleh Pemprov DKI yang terus menumpuk pada 13 sungai di Jakarta. Tumpukan sedimen ini lantas menjadi persoalan karena tak ada lagi tempat pembuangan.
"Maka, lokasinya adalah salah satunya yang pantas, yang layak dikaji, adalah di wilayah [laut] utara [Jakarta]. Jadi, nanti pembuangan sampah itu, termasuk sedimen, menjadi pulau-pulau," kata Heru di Rorotan, Jakarta Utara, Senin (13/5).
Heru menjelaskan, pengelolaan atas pulau tersebut bisa dipegang oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta. Oleh dinas terkait, pulau-pulau sampah ini bisa dikembangkan menjadi RTH. Selain untuk menjadi RTH, kata Heru, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengolah sampah di pulau-pulau sampah tersebut. Ia belum merinci skema pengolahan sampah di pulau-pulau itu.
"Pulau-pulau itu bisa pengolahan dinas Dinas Taman. Juga tentunya untuk pengolahan sampah itu sendiri dan kita bisa menambah RTH," tuturnya.
Dalam hal ini, Heru meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta untuk melakukan kajian atas rencana pembuatan pulau sampah tersebut. Pemprov DKI dituntut harus membuat pulau sampah di laut Jakarta. Sebab, Pemprov DKI tak lagi memiliki lahan untuk menjadi lokasi pembuangan sampah dari jutaan masyarakat Jakarta. Pemprov DKI juga disebut tak mungkin terus-menerus membuang sampah di TPS Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
"Kalau saya ditanya, ya kita harus ke depan seperti itu. Tidak mungkin lagi membuang sampah Bantar Gebang di wilayah daratan Jakarta," kata Heru.
(Z-9)
Tanah negara tidak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada warga negara asing yang tidak memiliki hak milik di Indonesia.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Kasus tumpang tindih wilayah seperti yang terjadi antara Sumatera Utara dan Aceh bukanlah satu-satunya. Beberapa provinsi lain juga menghadapi persoalan serupa.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
Badan Informasi Geospasial (BIG) mengumumkan penemuan 63 pulau baru di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah nusantara.
Fakultas Kesehatan Masyarakat UI bekerja sama sejumlah pihak seperti Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kepulauan Seribu serta Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu.
Danantara Indonesia resmi mengumumkan mitra terpilih untuk fasilitas Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bekasi dan Denpasar.
Kebersihan kawasan pesisir di Pulau Dewata dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan citra Indonesia di mata dunia.
Plt Bupati Bekasi geram dan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Bekasi.
Jika masalah sampah tidak segera dibenahi, sejumlah TPA diperkirakan mencapai batas maksimal pada 2028.
Persoalan sampah ini harus dilakukan melalui langkah nyata dan terukur. Ini harus kita kerjakan bersama-sama
SEBAGAI bagian dari perayaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang jatuh setiap tanggal 21 Februari, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) terus melakukan berbagai inisiatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved