Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Akun TikTok Galih Loss Disita Polisi Buntut Konten Penistaan Agama

Ficky Ramadhan
24/4/2024 19:45
Akun TikTok Galih Loss Disita Polisi Buntut Konten Penistaan Agama
Ilustrasi.(Freepik)

POLISI telah menetapkan kreator konten Galih Noval Aji Prakoso atau Galih Loss sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama buntut konten videonya. Polisi turut menyita akun TikTok @galihloss3 milik Galih.

"Barang bukti yang disita petugas satu akun TikTok dengan username @galihloss3 beserta password yang telah diubah. Satu email galihlos****@gmail.com beserta password yang telah diubah," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (24/4).

Selain itu, pihak kepolisian menyita ponsel milik Galih Loss yang digunakan untuk membuat konten kontroversial tersebut. Diketahui sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan penahanan terhadap Galih Loss di rutan Polda Metro Jaya.

Baca juga : Ormas Minta Penutupan Klub Holywings yang Diduga Lecehkan Agama

"Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 21.00 WIB akan dilakukan penahanan terhadap tersangka saudara GNAP di rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (23/4).

Galih Loss ialah pemilik akun TikTok @galihloss3 yang mengunggah video dugaan penistaan tersebut. Tersangka membuat video yang berujung membuat dirinya dilaporkan itu untuk mencari endorsement.

"Berperan sebagai pengelola ataupun pemilik dari akun TikTok @galihloss3 yang mengunggah video penyebaran kebencian bermuatan SARA melalui media elektronik dan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia," ujarnya. "Tujuan yang bersangkutan membuat seluruh konten video dalam akun tersebut untuk mencari endorse," tambahnya.

Atas kasus tersebut, Galih dijerat Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman 6 tahun penjara.

"Untuk pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap Pasal 156 a KUHP ancaman hukumannya pidana penjara selama-lamanya 5 tahun," tuturnya. (Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya