Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk tidak mengabaikan usulan masyarakat yang sudah disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Hasil Musrenbang tahun 2022 untuk 2023 masih banyak usulan yang tidak terlaksana dan tidak ada penjelasan kenapa tidak dilaksanakan, masyarakat menunggu itu,” ujarnya kepada awak media, Rabu (21/2).
Ia mengatakan, jika usulan masyarakat diabaikan, kedepannya musrenbang bisa tidak diminati warga karena merasa tidak diprioritaskan oleh pemerintah.
Baca juga : Sampah APK Pemilu 2024 di Jakarta akan Diolah Jadi Bahan Bakar Alternatif
“Jadinya masyarakat punya persepsi tidak perlu ada Musrenbang lagi, karena artinya musyawarah rencana ngambang-ngambang. Mereka capek sudah disampaikan bertahun tahun tapi tidak terealisasi,” ungkap dia.
Ia menjelaskan, adapun kekecewaan masyarakat memuncak saat permohonannya akan kebutuhan di wilayah seperti perbaikan jalan rusak serta perbaikan fasilitas umum yang disampaikan dalam forum Musrenbang dan reses dewan dianggap hanya wacana dan tidak serius.
“Bahkan beberapa sudah dilakukan survei terhadap permintaan masyarakat, tapi tidak ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat men-cap anggota dewan reses hanya seremonial,” ucap dia.
Karyatin berharap Pemprov melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera melunasi hutang-hutang program usulan masyarakat yang belum terealisasi.
“Apalagi Musrenbang tahun 2025 sangat dibatasi perRW hanya boleh lima usulan. Harusnya seluruh usulan masyarakat diakomodir, apa saja, nilainya berapa, dimana titiknya. Sehingga masyarakat bisa ikut melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan,” kata dia. (Z-5)
Prioritas pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan seperti untuk peningkatan akses pendidikan bagi anak anak, penanganan sampah, banjir, dan lain lain.
Pemkab Lamongan, Jawa Timur, menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebanyak 29 indikator sasaran RPJMD 2025–2029 dipaparkan.
Sebayak tujuh program prioritas yang akan dijalankan dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Sumatra Selatan (Sumsel).
Forum strategis itu tidak hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh pemerintahan lintas sektor, tetapi juga diwarnai semangat kolaboratif para pemimpin daerah dan tokoh pendidikan nasional.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
Semua kegiatan pembangunan di Merangin harus direncanakan dengan baik, terukur, tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan daerah.
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved