Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
KOMISI Pemilihan Umun (KPU) Kabupaten Kepulauan Seribu, mulai mendistribusikan logistik pemilu. Pengiriman logistik Pemilu 2024 ini dilakukan di Dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/2) pagi.
Ketua KPU Kepulauan Seribu, Iman Cahyadi, mengatakan ada 320 kotak suara dan puluhan ribu surat suara yang dikirim menggunakan kapal.
"Kalau kotak suara yang kita distribusikan atau kita geser ke pulau itu 320, termasuk bilik suara juga 320. Untuk surat suaranya kurang lebih 21 ribu surat suara yang kita distribusikan hari ini," kata Iman di Dermaga Marina, Jakarta Utara, Jumat.
Baca juga : KPU Targetkan Seluruh Logistik Pemilu Sampai di Daerah 15 Januari
Secara teknis, KPU mengirim logistik pemilu ke 11 pulau di Kepulauan Seribu. Hari ini pengiriman pertama dilakukan ke Pulau Pramuka.
"Nanti dilakukan packing ulang sesuai dengan kebutuhan TPS masing-masing, setelah tanggal 12 kita lakukan pendistribusian logistik ke seluruh pulau. Jadi nanti ke seluruh pulau itu kita pakai kapal masing-masing dari Pulau Pramuka," kata Iman.
Dari 11 pulau pemukiman yang didistribusikan, pulau paling jauh adalah Pulau Sabira. Dari Pulau Pramuka ke Pulau Sabira akan menggunakan kapal kurang lebih 6 jam.
Baca juga : KPU DKI Mulai Terima Logistik Pemilu Tahap Pertama
"Geografis Pulau Seribu itu dari gugusan pulau, yang paling berisiko itu yang tanggal 12, cuaca tidak kondusif, dengan jarak waktu sekitar 6 jam, maka itu butuh perjuangan teman-teman di kapal untuk tembus ke Pulau Sabira," ujarnya.
Sementara pulau yang lainnya estimasi sampai sekitar 2 jam. Seperti dari Pulau Pramuka ke Pulau Tidung, ke Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan. (Z-6)
Baca juga : Curah Hujan Tinggi, Komisi II DPR Peringatkan KPU Soal Keamanan Surat Suara
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved