Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPRD DKI Jakarta menilai perubahan nama pada sejumlah halte bisa dimanfaatkan untuk menggali potensi pemasukan bagi PT Transjakarta (TJ). Dengan kata lain, rebranding halte bisa dilakukan untuk menambah pendapatan selain penjualan tiket.
Selama ini, penggunaan nama halte TransJakarta menggunakan konsep rebranding. Namun, kenyataannya, halte yang menggunakan sejumlah brand swasta justru tidak menuai hasil. Atas dasar itulah, penyematan nama pada halte disesuaikan dengan nama jalan dan kawasan.
“Pandangan saya soal pergantian itu, antara lain, adalah untuk menambah pendapatan PT TJ. Jadi, kemarin ada halte yang sudah kadung memakai nama RS atau nama mal, seperti Podomoro atau lainnya yang sebenarnya kalau pakai nama itu, dia seharusnya membayar, harusnya berbayar ke PT TJ,” kata Taufik, Kamis (19/1).
Dia mengatakan, banyak halte TJ yang sejak dulu dinamai dengan nama-nama brand lain. Kini, nama-nama itu patut ditinjau ulang agar nama brand lain yang menempel di halte bus TJ memberi keuntungan bagi PT TJ sebagai pemilik aset.
Baca juga: Dituding Kampanye Terselubung, Stiker Heru Budi di Halte TJ tidak akan Dicopot
“Karena sudah terlanjur pakai nama lain seperti itu, sekarang halte itu namanya diganti yang netral atau tidak terkait dengan brand tertentu. Nanti kalau semua sudah seperti itu bisa tuh PT TJ menawarkan kepada perusahaan-perusahaan, provider, rumah sakit (RS), mall atau brand Lain untuk menamakan halte tersebut dengan nama brand mereka,” kata politisi PKS itu.
Sebelumnya, PT Trans-Jakarta mengubah sejumlah nama halte. Beberapa nama yang diubah adalah Halte Tirtayasa di Petogogan berganti menjadi Halte Pasar Santa, Halte Tendean berubah menjadi Halte Tegal Mampang, Halte Sarinah menjadi Halte MH Thamrin, Halte S Parman Podomoro City menjadi Halte Tanjung Duren serta Halte Indosiar menjadi Halte Damai.
Baca juga: 20 Tahun Beroperasi, Transjakart Bidik 340 Juta Penumpang Tahun Ini
PT Trans-Jakarta dalam akun instagram menyebut penggantian nama dilakukan sebagai langkah netralisasi nama-nama halte. Sebab, terdapat nama-nama halte lama yang berasal dari nama atau 'brand' resmi dari perusahaan swasta. Kebijakan itu sempat mendapat penolakan dari para pengguna. (Z-11)
POLISI mengungkap bahwa kakek yang meneriaki seorang perempuan dengan perkataan teroris dan melakukan penganiayaan di Halte Tanjung Duren, Jakarta Barat, telah di-blacklist TransJakarta.
Halte Petukangan D’masiv merupakan halte yang strategis yang berada di koridor 13 yang melayani sejumlah rute yaitu koridor 13
D'Masiv mengajak masyarakat terutama warga Jakarta untuk lebih sering menggunakan transportasi umum demi mengurangi kemacetan lalu lintas.
D'Masiv berkolaborasi dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk mendorong minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
Jakarta memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum menjadi 60% pada tahun 2030
Rute 14A yang melayani Monumen Nasional (Monas)-Jakarta International Stadium (JIS) terkoneksi dengan layanan Transjakarta lainnya.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved