Penggantian Nama Halte Diharap Bisa Beri Pemasukan bagi Transjakarta

DPRD DKI Jakarta menilai perubahan nama pada sejumlah halte bisa dimanfaatkan untuk menggali potensi pemasukan bagi PT Transjakarta (TJ). Dengan kata lain, rebranding halte bisa dilakukan untuk menambah pendapatan selain penjualan tiket.

Selama ini, penggunaan nama halte TransJakarta menggunakan konsep rebranding. Namun, kenyataannya, halte yang menggunakan sejumlah brand swasta justru tidak menuai hasil. Atas dasar itulah, penyematan nama pada halte disesuaikan dengan nama jalan dan kawasan.

“Pandangan saya soal pergantian itu, antara lain, adalah untuk menambah pendapatan PT TJ. Jadi, kemarin ada halte yang sudah kadung memakai nama RS atau nama mal, seperti Podomoro atau lainnya yang sebenarnya kalau pakai nama itu, dia seharusnya membayar, harusnya berbayar ke PT TJ,” kata Taufik, Kamis (19/1).

Dia mengatakan, banyak halte TJ yang sejak dulu dinamai dengan nama-nama brand lain. Kini, nama-nama itu patut ditinjau ulang agar nama brand lain yang menempel di halte bus TJ memberi keuntungan bagi PT TJ sebagai pemilik aset.

Baca juga: Dituding Kampanye Terselubung, Stiker Heru Budi di Halte TJ tidak akan Dicopot

“Karena sudah terlanjur pakai nama lain seperti itu, sekarang halte itu namanya diganti yang netral atau tidak terkait dengan brand tertentu. Nanti kalau semua sudah seperti itu bisa tuh PT TJ menawarkan kepada perusahaan-perusahaan, provider, rumah sakit (RS), mall atau brand Lain untuk menamakan halte tersebut dengan nama brand mereka,” kata politisi PKS itu.

Sebelumnya, PT Trans-Jakarta mengubah sejumlah nama halte. Beberapa nama yang diubah adalah Halte Tirtayasa di Petogogan berganti menjadi Halte Pasar Santa, Halte Tendean berubah menjadi Halte Tegal Mampang, Halte Sarinah menjadi Halte MH Thamrin, Halte S Parman Podomoro City menjadi Halte Tanjung Duren serta Halte Indosiar menjadi Halte Damai.

Baca juga: 20 Tahun Beroperasi, Transjakart Bidik 340 Juta Penumpang Tahun Ini

PT Trans-Jakarta dalam akun instagram menyebut penggantian nama dilakukan sebagai langkah netralisasi nama-nama halte. Sebab, terdapat nama-nama halte lama yang berasal dari nama atau 'brand' resmi dari perusahaan swasta. Kebijakan itu sempat mendapat penolakan dari para pengguna. (Z-11)