Dituding Kampanye Terselubung, Stiker Heru Budi Hartono di Halte TJ Tidak akan Dicopot

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menegaskan poster atau stiker Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak akan dicopot dan diganti dengan gambar lainnya meski dikritisi oleh warga.

"Sejauh ini dari sisi layanan tidak ada yang terganggu karena penempatan dan segala macamnya itu juga tidak mengganggu," ujar Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza di Bengkel Jurnalistik Balaikota DKI Jakarta, Selasa (16/1).

Welfizon menegaskan penempatan stiker iklan layanan masyarakat milik Pemprov DKI Jakarta dengan gambar Heru Budi didalamnya tidak menyalahi aturan.

"Ya karena gak ada aturan yang dilanggar gitu," ujarnya.

Baca juga: Stiker Caleg di Bangku Bus, Transjakarta Diminta Proaktif Koordinasi dengan Bawaslu

"Jadi menurut kami itu hal yang wajar untuk kita bisa sebagai pimpinan daerah untuk mengajak semua masyarakat untuk bisa menjaga situasi yang aman dan kondusif untuk menyambut pesta demokrasi," jelas Welfizon.

Selain itu, ia juga mengatakan adapun desain iklan layanan masyarakat yang tertempel di beberapa halte milik PT Transjakarta itu dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Dari pemprov semua desainnya. Karena kalau dilihat kan apa yang dipasang itu sama semua. Dan pesannya seragam," pungkasnya.

Baca juga: Kursi TransJakarta Ditempeli Stiker Caleg, Ini Kata Heru

Dugaan Kampanye Terselubung Heru Budi

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menilai spanduk atau banner Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terpasang di Halte Transjakarta terindikasi sebagai bentuk kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 secara terselubung.

Adapun foto Heru di halte Transjakarta disandingkan dengan tulisan 'Pilihan Cerdas, Pemilu Aman, Indonesia Kuat' bisa ditemukan di Halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia dan Halte Balai Kota DKI Jakarta.

MTZ mengimbau PT Transjakarta sejatinya telah mengeluarkan larangan soal pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa stiker atau sejenis di lingkungan Transjakarta, termasuk halte-haltenya.

Namun, PT Transjakarta hingga kini memang belum melarang memasang foto diri penyelenggara negara yang berkaitan dengan pemilu.

"Cuman, kemudian secara etika saja, Pak Heru itu kan salah satu kandidat untuk menjadi Gubernur Jakarta yang pemilihannya itu tahun ini juga, tahun 2024. Jadi, kemudian ya sebaiknya tidak dipasang-pasangkan [foto diri Heru]," urai Taufik melalui sambungan telepon, Kamis (11/1).

(Z-9)