Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengkaji ulang rencana penataan pedagang yang berada di kawasan Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.
Hal itu diungkapkan pria yang akrab disapa Pras usai menerima pengaduan dari para pedagang terkait larangan berjualan di lokasi tersebut. Seperti diketahui, puluhan pedagang tikar, makanan, minuman yang sudah berjualan di dalam area Taman Margasatwa Ragunan sejak puluhan tahun silam.
Menurut Prasetyo, Pemrpov seharusnya bisa memetakan atau memberikan tempat khusus bagi para pedagang tersebut.
“Dipetakan sajalah kalau hanya untuk penyewaan tikar, dan makanan. Coba itu diakomodir,” ujar Pras di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/1).
Baca juga: Pemprov DKI dan Jakpro Harus Lakukan Mediasi dengan Warga Kampung Bayam
Para pedagang, sambungnya, juga bisa didata supaya lebih terkoordinasi. Mereka bisa diberikan kartu identitas pedagang sehingga hanya pedagang resmi di Taman Margasatwa Ragunan yang bisa berjualan di lokasi wisata itu.
“Nanti kasih kartu identitas. Kalau yang tidak pakai, tidak bisa masuk, dan berjualan sesuai area yang telah ditetapkan. Begitu saja,” ucap politisi PDIP itu.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Petamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Bayu Meghantara menyatakan siap mengevaluasi rencana penataan pedagang di kawasan Taman Margasatwa Ragunan.
Baca juga: Heru Budi Hartono akan Tinjau Kembali Kenaikan Pajak Hiburan Malam 40 Persen
“Nanti kami coba evaluasi dengan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan ini bisa menciptakan kebersamaan di antara warga sekitarnya,” tuturnya.
Bayu menjelaskan, tidak diizinkannya sekumpulan pedagang di kawasan tersebut dilatarbelakangi Taman Margasatwa Ragunan merupakan kawasan konservasi. Menjaga ekologi di kawasan tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan. (Z-11)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved