Pemprov DKI dan Jakpro Harus Lakukan Mediasi dengan Warga Kampung Bayam

PENGAMAT kebijakan publik Roy Valiant Salomo menyarankan Pemprov DKI dan PT Jakarta Propertindo duduk bersama warga eks Kampung Bayam untuk menyelesaikan masalah Kampung Susun Bayam. Pemerintah harus membuka ruang mediasi dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam hal ini demi kepentingan rakyat.

"Jakpro membuka ruang mediasi atau dialog agar penyelesaiannya manusiawi. Jangan langsung pakai pendekatan hukum, salah benar. Harus ada jalan keluar yang baik untuk rakyat kecil," ujar Roy saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (10/1).

Ia menjelaskan, penegakkan hukum memang penting. Namun, dalam penyelesaian konflik antara Jakpro dengan warga eks Kampung Bayam, tujuan utama yang harus dicapai yakni memberikan solusi terbaik bagi warga.

Baca juga: Tempuh Jalur Hukum Soal Kampung Bayam, Pemprov DKI Disebut Tak Punya Empati

"Jadi baik cara maupun tujuannya haruslah mengacu pada kepentingan rakyat, bukan sekedar penegakan hukum walupun penegakan hukum tentunya juga penting.

Selain itu, baik Jakpro maupun Pemprov DKI harus bersikap transparan terkait nasib warga. Selama ini, warga tidak terinformasikan dengan baik penyebab Kampung Susun Bayam belum dapat dihuni oleh warga.

Baca juga: Sempat Disentil Anies, Jakpro Sebut Warga Eks Kampung Bayam Tinggal Layak Di Rusun Nagrak

Selain itu, Pemprov DKI dan Jakpro juga harus menjelaskan encana pengelolaan jangka panjang Kampung Susun Bayam.

"Ya tentu saja, transparansi dan respek serta 'trust' terhadap rakyat itu syarat berdiskusi," tandasnya.

Sebelumnya, PT Jakpro mempolisikan warga eks Kampung Bayam yang menempati secara paksa Kampung Susun Bayam. Kampung Susun Bayam didirikan di dekat Jakarta International Stadiun (JIS) dan diresmikan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kala itu, Anies berjanji merelokasi warga yang telah lama tinggal di Kampung Bayam ke Kampung Susun Bayam apabila pembangunan JIS telah selesai. (Z-10)