Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan membentuk posko pengaduan UMP 2024. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, posko akan mulai aktif pada 1 Januari 2024.
Posko dibentuk agar Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan perusahaan di Ibukota memberikan upah karyawan sesuai dengan ketentuan UMP yang berlaku yakni Rp5,06 juta.
Pekerja dapat mengadu ke posko tersebut apabila mendapatkan upah masih di bawah nilai UMP 2024 yang ditetapkan tanpa ada permohonan penangguhan pemberian UMP 2024 yang diajukan perusahaan kepada Pemprov DKI.
"Kalau tidak sesuai akan kami berikan sanksi," kata Hari di Balai Kota, Rabu (29/11).
Baca juga: UMP 2024 Naik, Supir Taksi Daring se-Jabodetabek Minta Kenaikan Tarif
Posko serupa rutin dibentuk saat momen-momen tertentu seperti saat pengawasan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
"Nanti kami akan buka posko biasa. Seperti THR kami buka posko di lima wilayah. Siapa yang tidak bayar THR yang besarannya satu gaji itu akan kami kenakan sanksi. Itu akan kami buka poskonya. Barang siapa yang tidak bayar sesuai UMP ya kami akan tindak," ujar Hari.
Baca juga: Tolak Kenaikan UMP DKI 3,38%, Jutaan Buruh Persiapkan Mogok Nasional
Ia menegaskan, UMP 2024 ditetapkan melalui proses pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI yang terdiri dari unsur perusahaan, buruh, pemerintah, hingga BPS DKI. Sehingga, hasil putusan UMP 2024 sudah memikirkan kemampuan dan kebutuhan seluruh pihak. Ia pun meminta baik pihak perusahaan dan pekerja dapat menerima dan menjalankan keputusan UMP 2024.
Di sisi lain, ia mengajak perusahaan dan pekerja untuk membahas program dan kebijakan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Apakah nanti membuat program unggulan atau bagaimana. Sehingga nantinya bisa mendapat pendapatan tambahan dari UMP yang ditetapkan. Nah, ini yang kita buat. Kalau UMP tidak usah diutak-atik lagi. Benefit apa yang bisa menambah penghasilan pekerja," tandasnya.
(Z-9)
Penyesuaian dilakukan karena anggaran nilai gaji PJLP masih menggunakan angka UMP 2023 yakni Rp4,9 juta.
Buruh menuntut kenaikan upah minimum DKI Jakarta pada 2024 menjadi Rp 5,6 juta per bulan, dari UMP 2023 yang Rp4,9 juta saat ini.
DEWAN Pengupahan DKI Jakarta akan mengusulkan tiga angka usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta besok, Senin, (20/11).
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta buruh bersikap bijak terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024.
PENETAPAN besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 hampir bulat naiknya Rp100 ribu. Sebelumnya, pembahasan UMP DKI ini sempat alot.
Buruh menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15% dari UMP 2023 Rp4,9 juta menjadi Rp5,6 juta. Sementara usul dari unsur pengusaha kenaikan UMP 2024 adalah Rp5,04 juta.
PERAYAAN tahun baru imlek tinggal 10 hari lagi. Tahun Baru Imlek 2575 bakal berlangsung pada 10 Februari 2024 mendatang. Simak rekomendasi destinasi wisata libur Imlek berikut ini.
Ace mengatakan majunya Ridwan di Pilgub Jabar makin memantapkan posisi Partai Golkar. Dia klaim suara Golkar pada Pileg 2024 moncer di Jabar.
DPD Golkar DKI menyediakan beragam doorprize bagi masyarakat yang ikut nonton bareng Piala Dunia 2022 dengan hadiah utama berupa paket perjalanan umrah.
BNPT akan melakukan asesmen terhadap sejumlah bangunan yang terkait gelaran Piala Dunia U-20 di Jakarta seperti Gelora Bung Karno dan sejumlah hotel yang akan dijadikan lokasi menginap pemain.
Memasuki malam hari, BMKG memprediksikan bahwa cuaca di Jakarta Barat akan berawan.
BAZNAS (Bazis) Provinsi DKI Jakarta mencatatkan peningkatan pengumpulan zakat pada 2022 mencapai Rp216 miliar atau naik 15% ketimbang 2021 senilai Rp187 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved