Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Pemprov DKI Pastikan Perusahaan Tak Patuhi UMP 2024 Bakal Kena Sanksi

Putri Anisa Yuliani
29/11/2023 13:45
Pemprov DKI Pastikan Perusahaan Tak Patuhi UMP 2024 Bakal Kena Sanksi
Kesibukan para pekerja saat jam pulang kantor di kawasan Sudirman, Jakarta.(MI/Usman Iskandar)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan membentuk posko pengaduan UMP 2024. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, posko akan mulai aktif pada 1 Januari 2024.

Posko dibentuk agar Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan perusahaan di Ibukota memberikan upah karyawan sesuai dengan ketentuan UMP yang berlaku yakni Rp5,06 juta.

Pekerja dapat mengadu ke posko tersebut apabila mendapatkan upah masih di bawah nilai UMP 2024 yang ditetapkan tanpa ada permohonan penangguhan pemberian UMP 2024 yang diajukan perusahaan kepada Pemprov DKI.

"Kalau tidak sesuai akan kami berikan sanksi," kata Hari di Balai Kota, Rabu (29/11).

Baca juga: UMP 2024 Naik, Supir Taksi Daring se-Jabodetabek Minta Kenaikan Tarif

Posko serupa rutin dibentuk saat momen-momen tertentu seperti saat pengawasan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

"Nanti kami akan buka posko biasa. Seperti THR kami buka posko di lima wilayah. Siapa yang tidak bayar THR yang besarannya satu gaji itu akan kami kenakan sanksi. Itu akan kami buka poskonya. Barang siapa yang tidak bayar sesuai UMP ya kami akan tindak," ujar Hari.

Baca juga: Tolak Kenaikan UMP DKI 3,38%, Jutaan Buruh Persiapkan Mogok Nasional

Ia menegaskan, UMP 2024 ditetapkan melalui proses pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI yang terdiri dari unsur perusahaan, buruh, pemerintah, hingga BPS DKI. Sehingga, hasil putusan UMP 2024 sudah memikirkan kemampuan dan kebutuhan seluruh pihak. Ia pun meminta baik pihak perusahaan dan pekerja dapat menerima dan menjalankan keputusan UMP 2024.

Di sisi lain, ia mengajak perusahaan dan pekerja untuk membahas program dan kebijakan lainnya yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Apakah nanti membuat program unggulan atau bagaimana. Sehingga nantinya bisa mendapat pendapatan tambahan dari UMP yang ditetapkan. Nah, ini yang kita buat. Kalau UMP tidak usah diutak-atik lagi. Benefit apa yang bisa menambah penghasilan pekerja," tandasnya.

(Z-9)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya