Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PT MRT Jakarta memastikan keamanan sarana dan prasarananya jelang hajatan politik pemilu dan pilkada tahun depan.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, MRT Jakarta telah ditetapkan sebagai objek vital nasional oleh pemerintah pusat.
Oleh karena itu, MRT Jakarta akan mendapatkan pengamanan khusus dari TNI dan Polri apabila dibutuhkan dalam kondisi tertentu termasuk bila terjadi kerusuhan saat pemilu dan pilkada.
Baca juga : Kapolda Metro Ultimatum Oknum Bandel di Pemilu 2024
Terlebih lagi, pembangunan sarana dan prasarana MRT Jakarta berlokasi di titik-titik yang bersinggungan dengan kantor-kantor instansi pemerintah pusat yang bersinggungan langsung dengan masalah kepemiluan.
Seperti proyek MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI-Kota yang terletak di Jl MH Thamrin berdekatan dengan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Contohnya, jika itu terjadi ada suatu jarak pendemo harus sekian dari stasiun. Itu sudah diatur. Pegamanan komplit dari TNI Polri untuk seluruh stasiun kita," kata Tuhiyat kepada awak media di Jakarta, Rabu (25/10).
Ia pun berharap pesta politik yang berlangsung tahun depan akan berjalan lancar, aman, dan tertib.
"Mudah-mudahan menghadapi tahun politik, kita berharap aman-aman aja. Demokrasi kita jalankan seperti biasa. Namun, walaupun bukan pemilihan sekarang pun MRT tetap siaga, pengamanan kita tetap ada. Insyaallah kita bisa lakukan preventif," jelasnya. (Put/Z-7)
Jika setelah proses investigasi internal terbukti karyawan bersangkutan menggunakan ijazah palsu, maka akan ditindak sesuai peraturan internal yang berlaku dengan pemecatan.
MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan tarif khusus layanan Transjakarta yakni Rp1 untuk penumpang wanita, pada Hari Kartini.
DALAM rangka memperingati Hari Angkutan Nasional pada Kamis (24/4), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menggratiskan layanan transportasi umum
Pola operasi MRT Jakarta tersebut hanya berlaku untuk tiga hari saat libur sehingga pada Kamis (30/1) pola operasi akan kembali normal.
Penghapusan layanan koridor jelas bukan kebijakan yang cerdas, dan bertentangan dengan pembangunan MRT Jakarta.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved