Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEDAGANG Pasar Pondok Labu, Khairunnas, meminta agar Pemprov DKI menyosialisasikan disinsentif tarif parkir sebelum diberlakukan.
Khairunnas mengungkapkan belum mengetahui apakah kebijakan itu juga berlaku ke pedagang. Sebab, menurut info yang ia ketahui, kebijakan ini baru berlaku ke pengunjung.
"Ya minta sosialisasi dululah. Kan biasanya ada dari koperasi sama kepala pasar," tuturnya saat ditemui Media Indonesia, Senin, (2/10).
Baca juga: Disinsentif Tarif Parkir tidak Tepat untuk Kendaraan Roda Dua
Ia pasrah dan menerima saja jika memang nantinya kebijakan itu akan diterapkan asal benar-benar adil dan transparan.
"Yang penting adil. Jangan ada yang diistimewakan," kata pedagang baju itu.
Baca juga: 1 Oktober, Pemprov DKI Tambah 24 Lokasi Parkir Tarif Maksimal, Rp5000 per Jam
Terlebih saat ini situasi ekonomi sedang sulit karena jumlah pembeli yang turun tidak seramai dulu.
"Agak sepi. Apalagi sekarang pengambilan dana KJP tidak di sini lagi. Dulu ada di sini. Sekarang pindah ke kelurahan. Jadi makin sepi," tandasnya.
Selain itu, pedagang sudah mengalami kenaikan tarif parkir beberapa bulan yang lalu. Bagi pedagang, dikenakan tarif anggota yakni Rp60 ribu sebulan.
"Itu juga habis naik. Sebelumnya Rp50 ribu sebulan. Sekarang Rp60 ribu sebulan. Belum ada 1 tahun ini," imbuhnya.
Hal yang sama diutarakan Suryani, 45. Ia seringkali berbelanja ke Pasar Pondok Labu untuk kebutuhan warung makannya. Setiap ke pasar pun, ia hanya menggunakan motor tuanya.
"Ya buat apa ke pasar pakai motor bagus. Apalagi cuma buat bawa sayur. Tapi kalau misalnya nanti motor sudah kena, ya mohon ada sosialisasinya dulu," tuturnya.
Wanita yang sehari-hari berjualan nasi rames di Pondok Labu itu mengatakan, memang kurang merawat motor yang digunakan untuk kebutuhan belanja. Sebab, motor itu hanya digunakan setiap ada kebutuhan untuk berbelanja bahan pangan.
"Kalau untuk pergi beda lagi motornya. Karena motor untuk belanja itu motor sudah tua, sudah butut. Kurang bisa untuk jarak jauh. Jadi memang ada dua motor," paparnya.
Jika nanti sepeda motor sudah terkena kebijakan tarif parkir tertinggi, ia pun akan merawat motornya dengan baik. (Z-10)
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Juru parkir di Yogyakarta ditangkap kepolisian akibat melakukan pungutan liar (pungli). Ia menarik baya parkir lima kali lipat dari ketentuan membuatnya bakal diseret ke pengadilan.
Warga Paris mendukung pemberlakuan tarif parkir khusus untuk kendaraan besar, berbobot dan beremisi tinggi.
Penduduk Paris memilih mendukung proposal dari walikota sosialis Anne Hidalgo untuk menggandakan biaya parkir mobil SUV di kota tersebut.
MULAI 15 Januari 2024 nanti, tarif parkir di Batam naik sebesar 100% dari tarif yang berlaku saat ini. Kebijakan ini tetap dilaksanakan meski menuai protes.
POLISI mengungkap dua tersangka kasus penggelapan ratusan kendaraan bermotor yang disimpan dalam Pusziad, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur membayar parkir Rp30 juta sebulan
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Tingginya angka kebakaran juga menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk tidak mengabaikan faktor-faktor pemicu yang kerap dianggap sepele.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved