Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengapresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta yang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda). DPRD DKI Jakarta memberikan persetujuan dalam Rapat Paripurna mengenai Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur tentang Raperda Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
“Saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menelaah substansi materi Raperda secara cermat, teliti dan saksama,” kata Heru dalam keterangan resmi.
Jajaran eksekutif, lanjut Heru, telah menindaklanjuti seluruh saran, komentar serta rekomendasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Legislatif.
Baca juga: Pergantian KTP DKI Menjadi DKJ, Dewan Minta Akurat Pendataan Ulang Penduduk Jakarta
Eksekutif berharap, sinergi bersama Legislatif yang telah terjalin selama ini semakin kuat, terutama dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerja dan kegiatan 2023.
Ia menggarisbawahi, betapa pentingnya menjaga kemitraan yang berkesinambungan antara DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI secara proporsional dan profesional.
“Semoga kinerja Pemerintah Daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Heru.
Baca juga: DPRD DKI tidak Setujui Wacana Cetak Ulang KTP Warga Jakarta
Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto membacakan laporan Banggar bahwa total Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79,52 triliun.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen melanjutkan kebijakan strategis pada Perubahan APBD 2023, seperti penanggulangan banjir, sampah, kemacetan, polusi, dan penanganan pengangguran. (Z-1)
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved