Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENERAPAN kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi 30 persen aparatur sipil negara (ASN) di Kota Depok, Jawa Barat ternyata belum berdampak signifikan mengurangi polusi udara.
Hal ini terlihat dari indeks standar pencemaran udara (ISPU) Kota Depok yang hingga kini masih berada diangka 46.
Seorang ASN Parto mengaku kebijakan WFH 30 persen bagi ASN Pemerintah Kota Depok tidak berdampak signifikan pada penurunan polusi udara di Kota Depok.
"emang kalau dilihat dan dirasakan, dampaknya juga masih kurang cepat, tidak signifikan," kata Parto di Balai Kota Depok, Jalan Raya Margonda, Selasa (5/9).
Baca juga : Pemkot Bogor Keluarkan 8 Kebijakan Tangani Polusi Udara
Menurut Parto kebijakan WFH baiknya diikuti seluruh ASN maupun pihak swasta. Pemerintah Kota Depok, kata dia, bahkan perlu menambah persentase WFH menjadi 75 persen agar tingkat polusi udara benar-benar bersih.
Baca juga : Menkes: Kebijakan WFH untuk Menekan Emisi Karbon Kendaraan
"Sehingga pengurangan dari sisi transportasi bisa dirasakan. Memang kemacetan maupun sektor transportasi memiliki kontribusi yang cukup besar bagi polusi di Kota Depok," katanya.
Pemerintah Kota Depok melalui instruksi Wali Kota Depok menerapkan kebijakan WFH untuk merespons tingkat polusi udara yang tinggi.
Instruksi Wali Kota Depok dijelaskan uji coba WFH dilakukan dengan persentase kehadiran 30 persen di lingkungan Pemerintah Kota Depok, berlaku pada 1 September 2023 bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung.
Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (P3L DLHK) Kota Depok, Budiman mengungkapkan, Indeks Kualitas Udara per 5 September 2023 di Kota Depok masih tetap terjaga berada di angka 46.
"Setidaknya, berdasarkan catatan, kualitas udara di wilayah Kota Depok sudah membaik, " imbuhnya. (Z-8)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Kualitas udara Jakarta bukan hanya soal isu lingkungan, tapi juga soal kesehatan publik dan stabilitas ekonomi di wilayah urban.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara partikel halus (PM2.5) dapat menyebabkan fibrosis miokard.
Kondisi paling memprihatinkan ditemukan pada PT SBJ yang memiliki 12 tungku peleburan untuk kapasitas 8.816 ton per tahun, namun sama sekali tidak memiliki cerobong.
Peneliti dari University of Technology Sydney mengungkap debu bulan tidak seberbahaya polusi udara di jalanan.
Mengutip data WHO, 99% populasi dunia kini menghirup udara yang sudah melewati batas aman, dengan kualitas udara dalam ruangan bisa lima kali lebih buruk dari udara luar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved