Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Dalam Negeri RI memberikan penghargaan Fiskal Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 Periode Pertama kepada 33 pemerintah daerah berupa insentif, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (31/7). Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu penerimanya dengan mendapatkan insentif sebesar Rp 11.677.367.000.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian.
Joko mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam mengatur, serta mengendalikan inflasi daerah di Jakarta.
"Ini merupakan kinerja bersama dalam menjaga sinergi untuk memulihkan roda perekonomian, terutama pasca pandemi kemarin. Kita harus pertahankan kinerja yang solid ini agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga Jakarta," ujar Joko dalam keterangan resmi, Senin (31/7).
Baca juga: Pemerintah Alokasikan Dana Insentif Kinerja Pemda Sebesar Rp8 Triliun
Insentif fiskal ini merujuk kepada upaya pengendalian inflasi pada triwulan I-2023. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan I-2023 yaitu bulan Maret 2023 tercatat sebesar 4,00% (yoy), melandai dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya (Desember 2022) yang sebesar 4,21% (yoy). Capaian inflasi ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional Maret 2023 yang sebesar 4,97% (yoy).
Relatif terkendalinya inflasi ini tidak terlepas dari upaya pengendalian inflasi pangan sebagai hasil sinergi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), Program Pangan Bersubsidi, monitoring harga dan stok, serta Gerakan Pangan Murah dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi yang efektif. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan I 2023 di antaranya bensin, kontrak rumah, bahan bakar rumah tangga, beras, dan rokok kretek filter.
Baca juga: Pemerintah Perlu Buat Terobosan Cerdas agar Insentif Molis Laku
Menurut data BPS pada triwulan II 2023, perkembangan inflasi Jakarta pada Juni 2023 masih terkendali dengan capaian inflasi sebesar 0,01% (mtm), 0,95% (ytd), dan 3,20% (yoy). Angka inflasi tahunan (yoy) DKI Jakarta dalam tren menurun, sejak Maret 2023 – Juni 2023.
”Pada 2023, inflasi IHK Jakarta diprakirakan akan kembali ke dalam target rentang sasaran 3,0 ± 1%. Mari kita terus bekerja keras untuk mempertahankan inflasi di Jakarta," tambah Joko.
Perlu diketahui, insentif tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang telah mampu mengendalikan angka inflasi. Pengendalian inflasi ini pun dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Adapun 33 pemerintah daerah yang menerima insentif fiskal ini, meliputi tiga pemerintah provinsi, 24 pemerintah kabupaten, dan enam pemerintah kota. Selain DKI Jakarta, daftar penerima untuk pemerintah provinsi adalah Gorontalo dan Kalimantan Tengah. (Z-10)
JUTAAN rupiah dana insentif Ketua RT dan RW tahun anggaran 2024 di Kelurahan Cimpeaun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat hingga kini tidak dibayarkan. Dana tersebut diduga diselewengkan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengkritisi oknum pejabat pemerintah daerah (pemda) yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis di wilayah setempat
OKU Timur masuk ke 80 kabupaten/kota terbaik se-Indonesia dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin menyerahkan bantuan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
Lambannya penetapan tersangka Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diduga imbas dari KPK yang memilih untuk tidak memproses perkara korupsi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved