Dana Insentif Ketua RT dan RW di Kelurahan Cimpeaun Tapos Depok Diduga Diselewengkan

JUTAAN rupiah dana insentif Ketua RT dan RW tahun anggaran 2024 di Kelurahan Cimpeaun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat hingga kini tidak dibayarkan. Dana tersebut diduga diselewengkan.

Kondisi itu membuat para Ketua RT dan RW resah mengingat dana insentif di kelurahan lainnya di Kecamatan Tapos sudah dibayarkan. Sehingga, muncul dugaan uang insentif tersebut telah disalahgunakan oleh pihak kelurahan setempat.

Informasi  diperoleh di lapangan, total insentif Ketua RT dan RW tahun 2024 di  Kelurahan Cimpeaun sebesar Rp55 juta. Bantuan itu sebenarnya sudah turun dari Pemerintah Kota pada 31 Desember 2024. Tapi dengan alasan yang tidak jelas uang tersebut belum dibayarkan oleh pihak terkait sehingga membuat persoalan ini mencuat. Bahkan pihak kecamatan dan Kejaksaan sudah mencium ketidakberesan ini.

Baca juga : UMK 2025 Kota Depok menjadi Rp5,1 Juta

"Insentif ini sebenarnya sudah ditransfer ke rekening bendahara  Kelurahan  tetapi oleh pihak Kelurahan  belum disalurkan ke Ketua RT dan RW.  Kami tentu mempertanyakan uangnya kemana, karena kalau Kelurahan  lain udah beres dan pada menerima," kata Sisam,  salah seorang Ketua RT di Kelurahan Cimpeaun, Sabtu (4/1/2025).

Dia menyebutkan, untuk di Kelurahan Cimpeaun  tercatat ada  4 RW dan 12 RT. Besaran insentif untuk masing-masing Ketua RT yakni sebesar Rp750 ribu dan Ketua RW Rp850 ribu.

Meskipun kecil tapi uang sebesar itu sangat berarti bagi mereka untuk operasional sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada warga.

Baca juga : Terjadi Lagi! Pengasuh Daycare di Depok Siram Bayi dengan Air Panas

Kasus ini sudah sering dipertanyakan oleh Forum RW, tetapi pihak Kelurahan selalu memberikan alasan yang tidak pasti "Pernah ada mediasi hingga melibatkan pihak kecamatan. Pihak Kelurahan  berjanji akan segera memberikan uang untuk insentif RT dan RW namun  janjinya melenceng. Karena itu, kami akan kejar terus karena itu hak kami," ujar dia.

Lurah Cimpaeun, Mulyadi tidak mengelak adanya penyalahgunaan dana tersebut. Praktik itu dilakukan oknum bendahara Kelurahan dan telah dimintai penjelasan.

“Kami sudah menginstruksikan bendahara untuk segera membayarkan. Ternyata oleh bendahara disalahgunakan,” ujar Mulyadi.

Mulyadi menambahkan, berdasarkan keterangan yang didapat dari oknum bendahara kelurahan, anggaran tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. "Katanya, uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi saya telah meminta anggaran yang disalahgunakan untuk dikembalikan,” kata Mulyadi (Z-9)