Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Lokaratu Haris Azhar membantah meminta saham PT Freeport Indonesia ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
"Soal saya minta saham, saya sebenarnya keberatan. Bahkan karena ini live, hp saya dapat banyak serangan orang ngeledekin saya. Saya enggak tahu, gak kenal siapa," kata Haris Azhar dalam sidang kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (8/6).
Menurut Haris Azhar, saat itu dirinya menghubungi Luhut lantaran kapasitasnya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang hidup di wilayah tambang Freeport.
Baca juga : Mabes Polri Larang Keras Aksi Setor-menyetor
“Kenapa saya hubungi saksi saat itu karena saksi adalah Menko Marves, yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses saham Freeport ke Indonesia," jelasnya.
Haris Azhar mengaku dirinya sudah melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat di sekitar Freepot. Karena hal itu gagal, dirinya mencoba menghubungi Luhut atas kuasa dari masyarakat adat.
Baca juga : Polisi akan Panggil Ketua RT hingga Babysitter Terkait Kasus Dito Mahendra
"Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham. Bukan saya minta saham. Saya juga ngerti hukum dan saya memastikan itu," tegas Haris.
"Makanya setelah kami upaya di level Bupati Mimika gak berhasil, maka saya bilang ke klien saya 'mari kita datang ke Menko Marves', mereka bilang 'pak Haris kenal kan?' 'Kenal', saya coba informal. Nah itu yang saya lakukan," tambahnya.
Di sisi lain, Haris Azhar juga menjelaskan kesaksian Menko Marves saat mengatakan dirinya diterima baik oleh legal dan staf adalah benar.
"Betul saya diterima dengan baik sekali. Kami duduk ditemani pak Jodi seperti yang saudara saksi (Luhut) bilang. Jadi kapasitas saya itu. Bukan saya minta saham," jelasnya.
“Itu kan sahamnya BUMN, jadi kalau JPU mencoba mengaitkan hal tersebut untuk seolah membongkar motif, mohon maaf, Anda belum beruntung untuk dalilkan saya punya motif seperti itu,” sambungnya. (Z-5)
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Dia menegaskan agar para suporter masing-masing klub bola menyaksikan pertandingan Liga 1 di rumah guna menghindari penularan covid-19.
Kendati demikian, sebagian besar kasus yang terjadi diperkirakan akan bergejala ringan
Namun demikian, Luhut mengakui penambahan penerbangan tidak akan bisa berlangsung dengan cepat
"Jadi, fokus penanganan di rumah sakit adalah untuk melayani perawatan pasien covid-19 dengan gejala berat atau sekitar 15% dari total kasus,"
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) disebut sudah memberikan lampu hijau atas perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid 2.
Investasi ini bertujuan untuk mendukung pasar yang kuat di Indonesia dan menjadi dasar penting bagi pertumbuhan jangka panjang bisnis kemasan terpadu dari SCGP.
Rapat menyetujui payout ratio sebesar 81,78% ini dengan rincian 60% atau sebesar Rp11,20 triliun merupakan dividen tunai dan 21,78% atau Rp4,06 triliun merupakan dividen spesial.
PT Bali Bintang Sejahtera Tbk, perusahaan yang memiliki dan mengelola klub sepakbola profesional Liga 1 Indonesia Bali United, kini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
Lalu, akan diputuskan mengenai status Liga 1 dan kejelasan subsidi klub. Kelima, akan dibahas soal pengunduran diri salah satu komisaris.
Di Wall Street, harga saham MU turun 6% setelah pada Senin (19/4) naik 7% pascapengumuman pembentikan Liga Super Eropa.
Pengusaha asal Inggris itu disebut tertarik membeli MU. Menyusul laporan Bloomberg terkait keluarga Glazer yang berencana menjual saham minoritas di MU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved