Keputusan Kenaikan Tarif TransJakarta Milik Pemprov DKI

KEPUTUSAN penyesuaian tarif bus TransJakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan Plt Direktur Utama PT TransJakarta, M.Indrayana di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/4).

"Kami dalam hal ini PT Transportasi Jakarta mengikuti keputusan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ungkap Indrayana. 

Hal ini berawal dari survei yang telah dilaksanakan PT TransJakarta melalui media sosial. Melalui akun twitter resminya, TransJakarta mengajak pengguna untuk mengisi survei tersebut hingga 13 April mendatang.

Baca juga: Anggota DPRD Jakarta Minta Kualitas Layanan TransJakarta Dibenahi

Indrayana mengatakan, survei tersebut untuk mengetahui respon pelanggan. Kenaikan tersebut merupakan rekomendasi dari DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) terkait penyesuaian tarif layanan TransJakarta.

"DTKJ memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi tarif sesuai Perda no 5 tahun 2014," kata dia.

Baca juga: Lelang 417 Bus Bekas TransJakarta Bukan Barang Korupsi

Wacana kenaikan tarif direspon berbagai pihak, diantaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Adapun salah satu alasanya, karena masih dianggap belum memiliki alasan kuat dan penilaian terkait pelayanan secara umum.

Adanya usulan penyesuaian tarif TransJakarta dari DTKJ menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00).

Ketika mengakses survei itu. Di bagian awal, pengguna diminta untuk mengisi identitas dan penilaian terhadap layanan TransJakarta selama ini. Lalu pengguna diberi pertanyaan 'bagaimana jika TransJakarta reguler naik menjadi Rp5.000?'.

Ada juga pertanyaan 'bagaimana jika layanan (mikrotrans) Jaklingko naik menjadi Rp1.000?'. (Z-10)