SEJAK 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan tarif integrasi untuk penggunaan tiga moda yakni LRT Jakarta, Transjakarta, dan MRT Jakarta sebesar Rp10 ribu. Namun, survei Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menemukan, penggunaan tarif integrasi angkutan umum tersebut jauh dari yang diharapkan.
Dari 1.550 responden yang disurvei, sebanyak 63% sudah menggunakan tarif integrasi. Namun, mayoritas atau 66,7% dari total responden yang pernah menggunakan tarif integrasi hanya pernah menggunakan tarif integrasi 1-2 kali seminggu.
"Selebihnya ada 21% responden yang menggunakan sebanyak 3-4 kali sepekan dan 11% yang menggunakan hampir setiap hari," kata Ketua DTKJ Haris Muhammadun, Selasa (28/3).
Baca juga : Transjakarta-LRT Jabodebek Integerasikan Prasarana
Dari tiga pilihan moda transportasi, Haris menyebutkan, kombinasi Transjakarta dan MRT Jakarta menjadi yang paling sering digunakan oleh masyarakat yakni 65,7%. Untuk pengguna LRT Jakarta dan Transjakarta mencapai 15,5%, sedangkan pengguna LRT Jakarta-Transjakarta-MRT Jakarta hanya 12%. Hal itu, kata Haris, bisa disebabkan karena rute LRT Jakarta yang masih minim.
"Sementara rute MRT Jakarta dan Transjakarta paling banyak digunakan mungkin karena rute keduanya beririsan. Faktor kedua, karena prasarana dan sarana keduanya sudah lebih baik," ungkap Haris.
Baca juga : Mengapa Masyarakat Lebih Memilih Kendaraan Pribadi? Ini Kata Dishub DKI
Dari survei yang sama, Haris menyebut, penumpang yang menggunakan tarif integrasi 66% menggunakan kartu uang elektronik (KUE) yang telah diaktivasi melalui aplikasi JakLingko Indonesia. Sisanya bermobilitas menggunakan tarif integrasi melalui pemindaian QR di aplikasi JakLingko Indonesia.
Haris pun mengungkapkan masih banyak keluhan yang diungkapkan oleh para pengguna saat menggunakan tarif integrasi ini khususnya dari sisi penggunaan aplikasi JakLingko Indonesia yakni tidak adanya fitur untuk mengetahui posisi bus Transjakarta secara 'real time' dan pengguna tidak bisa mengubah tujuan jika sudah membeli tiket di aplikasi.
"Metode pembayarannya juga belum banyak. Selain itu ada juga keluhan soal pemilihan moda otomatis yang kurang efektif," ungkap Haris.
Perbaikan JakLingko
Sementara untuk penggunaan kartu uang elektronik, keluhan pengguna mayoritas adalah ketidaktahuan adanya gate khusus, kartu yang tidak terbaca, dan kartu tidak bisa diaktivasi.
Ia pun berharap ke depan Pemprov DKI akan memperbaiki aplikasi JakLingko maupun hambatan dalam menggunakan kartu uang elektronik yang dikeluhkan pengguna. Sebab, peningkatan layanan aplikasi maupun kartu ini bisa memudahkan pengguna sehingga bisa meningkatkan jumlah pengguna nantinya.
"JakLingko juga diharapkan memiliki fungsi lebih ke depan. Sebab di negara lain aplikasi sejenis bahkan sudah bisa dipakai untuk bayar parkir dengan tarif yang terintegrasi," tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, program tarif integrasi dilakukan guna memberikan keringanan bagi masyarakat dalam bermobilitas. Selain itu, kebijakan tarif integrasi dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menarik (pull strategy) masyarakat agar mau menggunakan angkutan umum. Sebab, Jakarta melalui Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 menargetkan 60% masyarakat menggunakan angkutan umum.
Syafrin pun menyebut, jumlah pengguna tarif integrasi telah meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kartu uang elektronik perbankan yang diaktivasi agar pemiliknya bisa mendapatkan tarif integrasi terus meningkat.
"Sejak diluncurkan pada 2022 lalu sampai Januari 2023, terdapat 342.373 kartu yang telah diaktivasi. Tertinggi itu di periode Oktober 2022 yakni hingga 157 ribu kartu," kata Syafrin.
Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap hasil survei. Ia mengakui bahwa rute LRT Jakarta dari Pegangsaan 2 hingga Velodrome saat ini masih kurang. Oleh sebab itu, tahun depan ia menargetkan LRT Jakarta dapat diperpanjang hingga Manggarai sehingga dapat menarik lebih banyak warga untuk beralih ke angkutan umum. (Z-4)
