Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus memperbaiki transportasi publik menjadi aman dan nyaman sebagai solusi jitu mengatasi kemacetan.
"Nyaman dan aman itu menjadi problem. Jadi pengguna mobil pribadi mau pindah ke transportasi umum terganjal soal keamanan dan kenyamanan. Maksudnya kriminalitas masih kerap terjadi macem-macemkan," kata Trubus saat dikonfirmasi, Jumat (10/2).
Baca juga: Kasus Mahasiswa UI Dorong Publik Bersuara Dapat Keadilan
"Serta, kondisinya kan belum memenuhi standar kelayakan, engga ada AC-nya, tempat duduk enggak nyaman. Jadi itu yang harus dirubah," imbuhnya.
Lebih lanjut, Trubus juga menjelaskan bahwa pemprov harus memperbaiki tempat-tempat pemberhentian angkutan umum dengan sejumlah fasilitas. Seperti toliet serta juga penempatan seorang penjaga.
"Iya itu harus dibenerin semua seperti penambahan toilet, keamanannya seperti CCTV dan kalau bisa semuanya harus ada penjaganya itu," sebut Trubus.
Untuk mengatasi kemacetan, kata Trubus, pihak Pemprov DKI harus semakin mempertegas rekaya lalu lintas seperti ganji-genap.
"Solusi jitunya sekarang harus mempertegas mengenai ganjil-genap itu. Selama ini rekayasanya kan itu, kalau sampai ERP kan masih lama tuh," sebutnya.
Lebih lanjut, pengintegrasian transportasi melalui program one tiket juga harus segera direalisasikan. Trubus menjelaskan bahwa program one tiket akan mempermudah warga yang hendak menggunakan transportasi umum.
"Yang menjadi problem pengintegrasian antara busway, MRT dan LRT kan belum terjadi yang kita sebut sebagai one tiket untuk seluruh dki Jakarta," terang Trubus. (OL-6)
DI tengah harga daging sapi yang naik di sejumlah pasar tradisional, Perumda Dharma Jaya menegaskan akan menjaga keterjangkauan daging sapi bagi masyarakat Jakarta.
Pelajari cara efektif menghindari titik banjir di Jakarta. Dari daftar ruas jalan rawan hingga aplikasi pantau real-time untuk perjalanan aman.
OMC menjadi salah satu langkah mitigasi nonstruktural Pemprov DKI untuk mengurangi potensi hujan ekstrem yang dapat memicu banjir dan genangan, terutama di wilayah padat dan rawan.
Ia menyatakan, keberadaan Persija dengan basis suporter besar menjadikan klub tersebut sebagai aset strategis bagi kerja sama komersial.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam Rapat Komisi yang berlangsung pada Selasa (20/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved