Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
POLDA Metro Jaya memperkirakan bahwa indeks kemacetan di Jakarta pada akhir 2022 dan awal 2023 mencapai di atas 50%. Demikian pernyataan Direktur Lalu Lintas PMJ Kombes Latif Usman di sela-sela rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta.
"Kalau saya boleh melihat situasi, sudah di atas 50% kembali. Sehingga pada 2017 kita pernah menempati peringkat kemacetan rangking empat di dunia. Kemarin, 2021 kita di rangking 46 karena pandemi," ujar Latif, Selasa (24/1).
Ia menjelaskan, angka itu disebut memburuk dibandingkan dengan awal kuartal 2022 yang indeks kemacetannya ada di angka 48%. "Tentunya kalau udah di angka 50% sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi di angka 50%, di angka 40% Jakarta itu sudah tidak aman."
Baca juga: 12 Ribu Pelanggar ETLE Perhari, Dirlantas: Hanya 800 Surat Tilang yang Dikirim
Di depan anggota dewan, Latif menjelaskan bahwa jumlah perjalanan per hari di Jakarta rata-rata mulai 2022 sudah mencapai 22 juta pergerakan. Angka tersebut diambil dari rata rata jumlah perjalanan masyarakat Jakarta yang mencapai angka 10,7 juta orang. Dari angka tersebut, 4 juta orang bergerak dalam satu hari di jalan raya Ibu Kota.
Kemudian, jumlah tersebut ditambah dari penduduk luar Jakarta yang datang ke jakarta sebanyak 3,5 juta orang. Dengan begitu ada sekitar 7,5 juta orang yang beraktivitas dalam sekali jalan di Ibu Kota.
"Nah, hitungannya rata-rata per orang bergerak tiga kali. Masing-masing orang bergerak minimal tiga kali itu hitungan terkecil, berangkat kantor, pulang kantor, terus akitivitas melakukan yang lain di dalam pekerjaan itu. Nah, ini tentunya sungguh menjadi perhatian kita," kata dia.
Oleh karena itu, ia mengeluhkan bahwa pada pagi dan sore hari pihaknya serasa menerima 'air bah' dalam bentuk kendaraan yang masuk ke Jakarta. "Sehingga tentunya dengan situasi ini ada ketertiban dan kesadaran semua pengguna jalan. Tanpa itu, Jakarta tentunya akan lebih tidak nyaman dan menjadi kota yang tidak enak dikunjungi sebetulnya," pungkas Latif. (J-2)
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Bina Marga untuk menertibkan seluruh pembangunan atau proyek galian yang menyebabkan kemacetan di Jakarta.
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Polda Metro Jaya mengungkap kemacetan parah yang terjadi di ruas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Jenderal Sudirman pada Rabu (28/5) disebabkan oleh tingginya volume kendaraan.
Integrasi jalan tol eksisting menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok dinilai merupakan solusi strategis untuk mengurai kemacetan di kawasan pusat distribusi logistik nasional tersebut.
Kemacetan disebabkan oleh kesalahan perencanaan operasi di salah satu terminal.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved