Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mendapat dan hibah dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebesar Rp75.477.263.795 untuk keberlangsungan program Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik tahap ketiga.
Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menjelaskan dana hibah tersebut akan digunakan untuk pemasangan 70 kamera E-TLE di sejumlah wilayah ibu kota. Saat ini, wilayah Jakarta sudah terpasang 57 titik kamera E-TLE, sehingga tahun ini akan terpasang 127 kamera yang dipasang sejak tahun 2019.
Adapun rinciannya, anggaran dana hibah Rp75 M akan dimanfaatkan dalam tujuh bagian yang mendukung pelaksanaan E-TLE di Jakarta. Pertama untuk aplikasi dan server senilai Rp12.846.246.849. Kedua, untuk perangkat penindakan Rp38.754.444.041.
Ketiga, untuk perangkat NOC dan keamanan Rp5.795.619.958. Keempat, perangkat back office Rp787.528.865. Kelima, untuk penyewaan internet dan listrik E-TLE Rp4.833.399.226. Keenam, untuk instalasi dan integrasi sistem Rp4.581.568.739 dan terakhir biaya administrasi senilai Rp398.727.273.
Apabila dijumlahkan, maka besaran anggarannya mencapai Rp67.997.534.950. Kemudian ditambah dengan pajak 11% sebesar Rp7.479.728.845, sehingga totalnya menjadi di Rp75.477.263.795.
Baca juga: E-TLE Mobile Rekam Ratusan Pelanggar Lalu Lintas per Hari
Latif menerangkan, penerapan E-TLE ini merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ia berharap dengan pemasangan E-TLE yang semakin masif bisa membentuk masyarakat yang disiplin.
"Kalau kita masih gunakan manual ya sampai kapanpun (kesadaran masyarakat) tidak akan tumbuh, ya tinggal kucing-kucingan aja, kalau ada petugas ya tertib, kalau tidak ada petugas tidak akan tertib," ujar Latif saat rapat di Komisi B DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penerapan E-TLE diharapkan bisa membuat situasi jalanan ibu kota menjadi lebih tertib. Setidaknya bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas karena pengendara menjadi lebih disiplin.
"Sehingga lalin itu lebih lancar karena masyarakat itu merasa diawasi secara terus-menerus 24 jam dengan memanfaatkan teknologi informasi," kata Syafrin.(OL-5)
Pejabat Departemen Pertahanan AS memperingatkan pemerintahan Trump terkait penghentian hibah penelitian ancaman biologis, berisiko terhadap keamanan nasional.
Ia mengkritisi, dana hibah yang selama ini diberikan kepada forkopimda kurang berdampak untuk mengatasi persoalan tawuran di DKI Jakarta.
KPK turut memeriksa lima saksi untuk mendalami kasus inn. Mereka diminta menjelaskan kepemilikan aset milik tersangka sekaligus anggota DPR Anwar Sadad (AS).
Program budi daya nila dan aquaponik di Desa Karyasari memanfaatkan lahan total seluas 1.200 meter persegi.
Uang gratis? Ada! Temukan cara dapatkan uang gratis tanpa ribet! Tips & trik dapat uang online & offline, dijamin cuan! Klik sekarang!
Kemudian, bantuan sosial lainnya di lintas sektoral dengan total lebih dari USD 28 juta.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved