Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau tanggul pantai di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (20/1) ini.
Heru memastikan bahwa proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) terus berjalan, untuk mengatasi banjir rob di wilayah pesisir.
"Tanggul Kalibaru itu 3,5 kilometer (km), nanti terus berlanjut. Memang ada beberapa titik yang agak sulit, seperti di Muara Angke. Kita akan diskusi dengan masyarakat," jelasnya kepada awak media di lokasi, Jumat (20/1).
Meski sudah rampung, Heru melihat terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang masih harus diperbaiki. Seperti, tempat pelelangan ikan dan tempat penampungan sementara air atau mini polder di tanggul pantai Kalibaru.
Baca juga: Tanggul Pantai di Kelurahan Kalibaru Dikonsepkan Jadi Ruang Ketiga
"Kemudian, tempat parkir air harus disempurnakan atau mini polder. Sekali lagi, mini polder itu untuk tempat penampungan sementara air, kiri-kanan masih ada bangunan," imbuh Heru.
Pembangunan tanggul pantai Kalibaru sejatinya sudah rampung. Namun, saat ini masih dilakukan pembenahan di area sekitar. Setelah itu, pembangunan tanggul pantai akan dilanjutkan ke arah Penjaringan, Muara Angke, hingga ke kawasan perumahan di Kali Adem.
Baca juga: Penurunan Tanah di Jakarta dan Semarang Perlu Ditangani Secara Komprehensif
"Pembangunan tanggul pantai Kalibaru sudah selesai, tinggal perapian. Tinggal nanti dilanjutkan ke arah Penjaringan, Muara Angke, terus ke perumahan Kali Adem," katanya.
Dalam proyek NCICD, terdapat dua tahap, yaitu pembangunan tanggul pantai dan pembangunan tanggul laut raksasa. Saat ini, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sedang membangun tanggul pantai di pesisir pantai utara sepanjang 33 km.
"Yang namanya NCICD, ada pembangunan tanggul pantai dan ada tanggul laut. Di Kalibaru namanya tanggul pantai, yang saat saya statement peresmian waduk di Bogor, itu tugasnya pemerintah daerah 22 km kurang lebih. Sekarang sudah dijalankan, sampai nanti 2027," papar Heru.
Dalam pembangunan tanggul pantai, pihaknya memastikan akan ada ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka publik. Sehingga, dapat digunakan untuk ruang penghijauan dan ruang interaksi warga.(OL-11)
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Melalui lomba ini, Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved