Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau tanggul pantai di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (20/1) ini.
Heru memastikan bahwa proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) terus berjalan, untuk mengatasi banjir rob di wilayah pesisir.
"Tanggul Kalibaru itu 3,5 kilometer (km), nanti terus berlanjut. Memang ada beberapa titik yang agak sulit, seperti di Muara Angke. Kita akan diskusi dengan masyarakat," jelasnya kepada awak media di lokasi, Jumat (20/1).
Meski sudah rampung, Heru melihat terdapat sejumlah sarana dan prasarana yang masih harus diperbaiki. Seperti, tempat pelelangan ikan dan tempat penampungan sementara air atau mini polder di tanggul pantai Kalibaru.
Baca juga: Tanggul Pantai di Kelurahan Kalibaru Dikonsepkan Jadi Ruang Ketiga
"Kemudian, tempat parkir air harus disempurnakan atau mini polder. Sekali lagi, mini polder itu untuk tempat penampungan sementara air, kiri-kanan masih ada bangunan," imbuh Heru.
Pembangunan tanggul pantai Kalibaru sejatinya sudah rampung. Namun, saat ini masih dilakukan pembenahan di area sekitar. Setelah itu, pembangunan tanggul pantai akan dilanjutkan ke arah Penjaringan, Muara Angke, hingga ke kawasan perumahan di Kali Adem.
Baca juga: Penurunan Tanah di Jakarta dan Semarang Perlu Ditangani Secara Komprehensif
"Pembangunan tanggul pantai Kalibaru sudah selesai, tinggal perapian. Tinggal nanti dilanjutkan ke arah Penjaringan, Muara Angke, terus ke perumahan Kali Adem," katanya.
Dalam proyek NCICD, terdapat dua tahap, yaitu pembangunan tanggul pantai dan pembangunan tanggul laut raksasa. Saat ini, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sedang membangun tanggul pantai di pesisir pantai utara sepanjang 33 km.
"Yang namanya NCICD, ada pembangunan tanggul pantai dan ada tanggul laut. Di Kalibaru namanya tanggul pantai, yang saat saya statement peresmian waduk di Bogor, itu tugasnya pemerintah daerah 22 km kurang lebih. Sekarang sudah dijalankan, sampai nanti 2027," papar Heru.
Dalam pembangunan tanggul pantai, pihaknya memastikan akan ada ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka publik. Sehingga, dapat digunakan untuk ruang penghijauan dan ruang interaksi warga.(OL-11)
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap fakta bahwa lebih dari 14.000 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pelantikan ini merupakan implementasi dari SK BP Batam Nomor 95 Tahun 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved