DKI Jakarta Dapat Skor Tertinggi Pencegahan Korupsi Tahun Ini

PEMPROV DKI Jakarta berkomitmen menegakkan pemerintahan yang bebas korupsi. Komitmen itu diwujudkan dalam berbagai hal. Salah satunya, mengadakan Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK RI di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/12).

Koordinasi ini untuk membangun semangat juga budaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyambut baik kegiatan Ini. Ia menegaskan bahwa komitmen ini menjadi acuan bersama dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan korupsi hari ini. Sehingga memberikan dampak positif bagi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta terus menjaga kepercayaan dan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta secara menyeluruh.

"Terima kasih kepada Wakil Ketua KPK RI sudah memberikan arahan. Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2022, bertema Indonesia Pulih, Bersatu Melawan Korupsi. Terima kasih juga kepada jajaran KPK yang telah mendukung. Mudah-mudahan melalui Inspektorat kita terus berkomunikasi. Lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata," ujar Heru dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Heru memaparkan capaian penilaian sementara Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022/Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK RI untuk Provinsi DKI Jakarta yang mendapat skor sebesar 90,00.

“Perolehan ini menempatkan Pemprov DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau Zona Tertinggi pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi untuk seluruh area intervensi,” imbuhnya.

Keberhasilan tersebut merupakan bentuk komitmen perbaikan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan, antara lain:

a. Membangun budaya antikorupsi, di antaranya melalui insersi pendidikan antikorupsi dan kampanye antikorupsi;

b. Penguatan tata kelola ASN melalui evaluasi jabatan, promosi, rotasi, dan mutasi basis kompetensi.

c. Proses perencanaan dan penganggaran yang transparan;

d. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga lebih transparan dan akuntabel;

e. Peningkatan pelayanan perizinan melalui integrasi sistem dan penguatan pelayanan di mall pelayanan publik;

f. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi melalui sistem yang terintegrasi dan penerapan transaksi nontunai;

g. Penerapan manajemen risiko dan penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah);

h. Optimalisasi dan pengamanan aset daerah.

Pada kesempatan yang sama, Heru juga menginstruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Utama BUMD agar selalu berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan seluruh program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK RI.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Itjen Kemendagri, BPKP, Kejaksaan Tinggi, KPK RI serta berbagai pihak yang telah membantu dan mengawal untuk mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap dapat terus dibimbing dan didampingi agar kualitas pengelolaan keuangan dan layanan publik dapat terus meningkat dari waktu ke waktu,” pungkasnya. (OL-4)