Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Pemrov Jabar) akan membatalkan proses alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 Kota Depok dengan dalih karena masih terjadi kasus.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Rumkim) Pemprov Jabar Indra Maha mengatakan, Pemrov Jabar tidak menutup kemungkinan akan membatalkan proses bantuan pembangunan masjid di atas lahan milik SDN Pondok Cina 1 Kota Depok.
"Mencermati situasi dan dinamika sosial yang belum memungkinkan untuk dilakukan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi Masjid, Pemrov Jabar akan menunda alias membatalkan proses bantuan pembangunan Masjid Margonda Raya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bantuan tersebut akan dihentikan,” kata dia, Senin (12/12).
Pemrov Jabar, lanjutnya mendorong Pemerintah Kota Depok mengedepankan pendekatan dialogis untuk mendapatkan solusi terbaik soal rencana alih funsi lahan SDN Pondok Cina 1 menjadi Masjid.
Ditegaskan olehnya, jangan sampai alih fungsi lahan menimbulkan masalah baru, terutama terhadap siswa dan kegiatan belajar mengajar. Semua pihak harus menghindari hal-hal yang berpotensi menghadirkan benturan-benturan sosial agar kondusivitas Kota Depok terjaga dengan sebaik-baiknya.
" Jika ada upaya hukum yang dilakukan oleh warga, hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemkot Depok untuk menunda dulu alih fungsi lahan tersebut sampai keluar keputusan hukum yang tetap,” tegasnya.
Tetapi walaupun Pemprov Jabar sudah mengeluarkan pernyataan keras yakni membatalkan proses bantuan keuangan, Wali Kota Depok Mohammad Idris tetap bertahan pada pendiriannya, bahwa ia akan terus memproses pembangunan Masjid Al-Qudus di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok.
“Tidak ada. Tidak ada pernyataan resmi dari mereka (Pemprov Jabar) ke saya,” kata Idris, Senin (12/12).
Dia mengaku tidak menerima surat dari Pemprov Jabar mengenai penundaan atau pembatalan tersebut. Sehingga pihaknya pun tetap akan melaksanakan pembangunan sesuai rencana awal. “Kita akan terus proses, saya belum menerima kabar apapun secara resmi. Belum menerima kabar,” ucapnya.
Sebelumnya pada Minggu (11/12) puluhan wali siswa bersama warga memukul mundur 90 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, yang hendak mengosongkan bangunan SDN Pondok Cina 1, yang beralamat di Jalan Margonda tersebut.
Tidak hanya itu, truk Satpol PP yang diturunkan untuk mengangkut meja bangku dan lemari SDN dihadang mereka. Sehingga, truk tidak bisa mendekat ke kawasan pengosongan SDN Pondok Cina 1
Bahkan, saat puluhan anggota Satpol PP berusaha mendekat lokasi bangunan, sempat terjadi adu mulut dan bersitegang dengan wali siswa dan warga.
Beruntung, aksi massa bisa dikendalikan ketika Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Nurdiani memilih menarik mundur anggota Satpol PP dari lokasi.
Lienda menjelaskan, gagalnya pembongkaran tersebut guna menghindari hal yang tidak diinginkan dari warga dan wali siswa.
Sementara itu, Aktivitas di SDN Pondok Cina 1 Kota Depok tetap berjalan. Pada Senin pagi, ratusan siswa datang ke sekolah tersebut, namun, tidak ada satu guru pun yang datang. (OL-13)
Baca Juga: Ombudsman Jakarta Raya Desak Pemkot Depok Tuntaskan Masalah SDN 1 Pondok Cina
Bea Cukai Lhokseumawe bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait berhasil memusnahkan ladang ganja seluas ±5,7 hektar di Kecamatan Sawang, Aceh Utara
PULUHAN Situ di Kota Depok, Jawa Barat, kini beralih fungsi menjadi daratan, perumahan hingga tempat usaha. Puluhan situ yang berubah fungsi tersebut tersebar di 11 wilayah kecamatan.
Koordinator Kuasa Hukum Warga Arcamanik Anton Minardi mengatakan, pendampingan kepada warga merupakan aktivitas profesional advokat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang larangan alih fungsi lahan.
Alih fungsi lahan yang masif telah memicu banjir bandang di beberapa daerah, yakni Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi, dengan total kerugian Rp3 triliun.
SETELAH menyasar empat tempat wisata di kawasan resapan air di Cisarua dan Megamendung (Puncak), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, penyegelan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus berlanjut.
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved