Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pakse Laos belajar dan studi lapangan terhadap pengelolaan lumpur tinja di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Wakil Gubernur Pemkot Pakse Laos Mr. Somboom Heuangvongsa selaku pemimpin rombongan telah melakukan pertemuan bersama Pemkot Bekasi di Aula Nonon Sonthanie, Kantor Wali Kota Bekasi, Rabu (7/12). Mereka menjelaskan maksud dan tujuan untuk mengadopsi sistem dan regulasi yang berlaku terkait pengelolaan lumpur tinja di Kota Bekasi.
"Pertemuan terlaksana atas 2 GGGI dari FSMA (Indonesia) dan Laos. Salah satu tujuan kedatangan ingin belajar tentang sanitasi Kota Bekasi yang menjadi salah satu terbaik di Indonesia," kata Somboom Heuangvongsa, Kamis (8/12).
Ia menjelaskan, sebelumnya Pemkot Pakse Laos telah berkunjung ke Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kota Depok untuk melihat pengolahan limbah. Rencananya setelah berkunjung ke Kota Bekasi dilanjutkan ke Kota Solo.
Somboom mengaku Pemkot Pakse Laos sangat terkesan dengan sanitasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
"Kami sangat antusias dengan pengelolaan limbah di Kota Bekasi. Kami juga menilai praktis sanitasi pengelolaan limbah cukup baik karena perbedaaan luas wilayah dan kepadatan penduduk. Kami ingin belajar banyak di Kota Bekasi. Kami ingin mengadopsi tidak hanya teknologi namun regulasi yang diperlukan dalam rangka menunjang pengelolaan air limbah," jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan pihaknya merasa terhormat atas kunjungan belajar dari negara Laos.
"Selamat datang di Kota Bekasi. Kami berterimakasih karena telah menunjuk pengelolaan lumpur tinja di sini. Kami mendapatkan kehormatan untuk menjadi tempat pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja," ujarnya.
Ia mengungkapkan, Pemkot Bekasi terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan inovasi dalam pengelolaan limbah. Diantaranya membuat peningkatan sanitasi layak mencapai 98% dan belum sanitasi sebesar 2%.
Selain itu, lanjutnya, Pemkot Bekasi berupaya maksimal dalam mengelola air limbah domestik. Salah satunya dengan mengembangkan kelembagaan yaitu membentuk sebuah badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis pengelolaan air limbah domestik.
"Adapun teknologi yang digunakan Pemkot Bekasi melalui BLUD UPTD PALD menggunakan teknologi mechanical dengan kapasitas pengolahan black water 120 M³/hari dan grey water 600 M³/hari dan telah memiliki 9.449 pelanggan," terangnya.
Menurutnya, lantaran wilayah Kota Bekasi sangat terbatas maka dipilihlah kebijakan untuk pengembangan SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah-Setempat) menggunakan septic tank yang nantinya akan beralih menjadi SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah - Terpusat) seperti Sewerage System.
Reny juga berharap dengan adanya kunjungan dan studi lapangan itu dapat menjadikan Pemkot Pakse Laos untuk lebih baik lagi dalam mengelola lumpur.
"Selain itu, menjadikan motivasi bagi Pemkot Bekasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik terkait pengelolaan air limbah domestik," pungkasnya.(OL-13)
Baca Juga: Polres Metro Bekasi Kota Perketat Penjagaan
Sinar Mas Land membidik perputaran ekonomi dari belanja, okupansi hotel, dan agenda MICE lewat pembukaan ARTOTEL Living World Grand Wisata Bekasi pada Jumat (6/2).
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Pembangunan JPO tersebut dilengkapi dengan fasilitas lift dan tangga untuk memberikan kemudahan
KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi menetapkan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial NY sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan.
Perbaikan jalan dilakukan di sejumlah titik yang dianggap tingkat kerusakannya paling parah, sehingga mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Dampaknya sangat dirasakan oleh para petani dan pedagang kecil yang kini kehilangan mata pencaharian.
KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK Awards) tahun 2025 dengan kualifikasi unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Dari hasil identifikasi di lapangan, ditemukan sisa bijih bauksit sebanyak 2.000.450 metrik ton yang tersisa akibat kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah sejak tahun 2014.
PESAN keberlanjutan sumber daya alam termasuk pulau kecil bukan tiba tiba hadir ke dalam menu pembangunan kita.
POLRI membongkar gudang pengelolaan tambang timah ilegal yang dikendalikan oleh CV Galena Alam Raya Utama (GARU) di Bekasi yang rugikan negara Rp10 miliar
Rendahnya nilai ekonomi limbah botol plastik yang rendah lantaran pihaknya langsung menjual kepada pengepul tanpa proses pengolahan lebih lanjut.
Program kemaslahatan juga mengalami kenaikan pada 2025 menjadi Rp240,40 M, biaya pengeluaran operasional sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,6% menjadi Rp488,27 M.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved