KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail memiliki pendapat berbeda dengan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono soal kinerja direksi PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ismail menilai perombakan direksi BUMD DKI itu belum perlu dilakukan.
Sebab, di tengah banyaknya tugas dan hantaman pandemi covid-19, Jakpro sukses menamatkan sejumlah tugas yang diamanatkan Pemprov DKI. Contohnya, penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, hingga pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
"Secara prestasi ya memang berprestasi. Kan penugasannya itu banyak sekali. Mereka berhasil melakukannya," kata politikus PKS di Gedung DPRD DKI, Selasa (29/11).
Baca juga: DPRD DKI Tolak Pembangunan ITF di 3 Lokasi karena belum Layak
Berbagai hal bersifat politis, lanjut dia, seharusnya bisa dihindari. Dalam hal ini, terkait penilaian terhadap kinerja direksi Jakpro. Pernyataan Ismail menyoroti rumor KKN yang melingkupi pengangkatan 20 kepala divisi Jakpro beberapa waktu lalu.
"Harusnya ini (prestasi) juga yang menjadi bahan pertimbangan pihak terkait, yang menentukan pergantian (jabatan). Bukan hanya sekedar menangkap sisi politisnya saja," pungkasnya.
Baca juga: UMP 2023 Naik Jadi Rp4,9 Juta, Pemprov DKI: Pengusaha Menerima
"Kita mau Jakarta ini maju tanpa terlalu banyak bumbu politis. Kita harus mengedepankan objektivitas, karena Jakarta milik kita semua," sambung Ismail.
Namun, pihaknya kembali menegaskan bahwa perombakan direksi hingga komisaris BUMD, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pj Gubernur DKI. Sebelumnya, Pj Gubernur merombak jajaran direksi Jakpro.
Diketahui, Heru mencopot Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto hingga Direktur Bisnis Jakpro Gunung Kartiko. Adapun Gunung Kartiko merupakan project manager untuk Formula E. Lalu, jabatan Dirut Jakpro saat ini dipegang oleh Iwan Takwin.(OL-11)
