Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI B DPRD DKI Jakarta menolak usulan pengajuan dana untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu antara (FPSTA) atau intermediete treatment facility (ITF) di tiga lokasi, yang sebelumnya diajukan dalam Rancangan APBD 2023.
Usulan dana pembangunan ITF di barat, timur dan selatan wilayah Jakarta, sebelumnya tercantum dalam permintaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diajukan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca juga: Anies Ingin Fasilitas RDF di Bantargebang Jadi Percontohan
"Beberapa kegiatan yang di-drop ini perlu dipertimbangkan kembali fisibilitasnya, termasuk ITF. Cuman satu lokasi yang disetujui, Sunter. Yang lain di-drop. Pertimbangannya ITF Sunter (sudah) memenuhi," jelas Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail, Selasa (29/11).
Menurut Ismail, ada tiga kriteria usulan PMD yang dapat disetujui dalam rapat pembahasan anggaran. "Kriteria pertama kecukupan administrasi, lalu kedua kecukupan dokumen dan ketiga fisibilitas untuk diserap di tahun berjalan 2023. Dari pertimbangan itu, akhirnya yang tiga lokasi di-drop," imbuhnya.
Baca juga: Tempat Tinggal Bakal Dieksekusi, Warga Gunung Sahari Mengadu ke Pj Gubernur DKI
Untuk pembangunan ITF Sunter, DPRD menyetujui kucuran dana PMD sebesar Rp577 miliar. ITF Sunter resmi dimulai pembangunannya pada 2018, namun mandek karena kesulitan mencari investor. Konstruksi proyek yang digadang menjadi pengganti Bantargebang, hingga kini belum berjalan.
Meski pendanaan awal melalui APBD, Ismail tetap berharap agar proyek yang memakan biaya Rp4 triliun tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBD DKI Jakarta.
"Ya tetap (Jakpro) harus mencari investor. Tetap harus ada kerja sama dengan swasta nantinya," tutur Ismail.(OL-11)
DI tengah tantangan pengelolaan sampah di wilayah pesisir Bekasi, sebuah transformasi nyata tengah berlangsung di Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat.
Pemerintah menyatakan akan membersihkan dan menata bangunan kumuh di sekitar TPA Sarimukti.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Program Adipura tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan modern, adil, dan berkelanjutan.
RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
SEKRETARIS Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT/RW tahap I sebesar 25 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait persoalan dugaan beras oplos milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai, faktor utama kebakaran mayoritas disebabkan oleh korsleting listrik yang diperparah oleh meningkatnya konsumsi daya saat cuaca panas.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Dari 62,09% ASN yang obesitas, sebesar 40,03% masuk kategori obesitas tingkat I (indeks massa tubuh/IMT 30-40) dan 22,06% obesitas tingkat II (IMT 40,1-50).
Melalui lomba ini, Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah memotivasi anak-anak untuk terus semangat belajar dan mengembangkan potensi diri secara optimal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved