Pj Gubernur DKI Jamin Hak Warga Jakarta Peroleh Air Bersih

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen pasti memenuhi kebutuhan pokok dasar warga berupa air bersih. Upaya ini mengacu pada Pasal 6 UU No 17/2019 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi hartono, mengatakan, sesuai pasal 6 menjelaskan negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungan dan terjangkau harganya.

Demi mengakselerasi kebijakan itu, lanjut Heru, pempeov memberikan subsidi atau dana public service obligation (PSO) tujuannya untuk menumbuhkan kepedulian agar masyarakat memahami betapa pentingnya air bersih dalam kehidupan.

Selain itu, kata Heru, kebijakan subsidi dilakukan untuk mendukung program peningkatan layanan air bersih bagi warga Jakarta.

Karena itulah, tambahnya, pemerintah hadir untuk memberikan hak dasar berupa air bagi warga daratan Jakarta maupun Kepulauan Seribu.

“Dampak positif lebih lanjut adalah peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan biaya hidup bulanan,” ungkap Heru.

Heru menyatakan hal itu saat membuka kegiatan roundtable discussion Koordinatoriat Wartawan Balai Kota-DPRD DKI Jakarta, di Hotel Grand Cempaka, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/11). Turut hadir Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur dan Permukiman Kementerian PUPR, Mieke Kencanawulan Martawidjaja; Dirut Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin; Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta, Thomas; anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Adi Kurnia Setiadi; Associate Director, EY Bambang Gunawan; dan Managing Partner AGPR, Jamal Rizky.

Heru menambahkan, subsidi air bagi masyarakat dapat menghemat perekonomian rumah tangga. Kecuali itu, kelestarian lingkungan hidup juga terjaga, karena penggunaan air tanah tentu berkurang setelah masyarakat beralih ke air perpipaan.

Dalam kesempatan itu, Heru mengajak masyarakat untuk menghargai air sebagai karunia dari Tuhan YME. Dengan begitu, masyarakat diharapkan bisa bijaksana dalam menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan terwujudnya akses air bersih dengan baik bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, maka kedaulatan air di Jakarta akan terjaga dari waktu ke waktu. Kita jaga kelestarian keberlangsungannya, kami wujudkan tarif yang setara, serta kualitas hidup yang merata,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI Jakarta, Thomas, menambahkan, pemerintah berencana membangun beberapa sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan total investasi Rp23,80 triliun dari tahun 2023 sampai 2027 mendatang. Rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu tahun 2023-2024 mencapai Rp2,10 triliun.

Menyusul Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua tahun 2023-2027 sebesar Rp13,8 triliun. Kemudian SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung sebesar Rp8,32 triliun (2023-2027).

“Teman-teman bisa dilihat kebutuhan investasi senilai Rp2,1 triliun untuk Jatiluhur I tahap satu akan dibiayai melalui APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara),” lanjut Thomas.

Sementara untuk Jatiluhur tahap ll, skema pembiyaannya melalui bundling dan telah ditandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia. Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, untuk pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling dan SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai dana penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta.

Menurut dia, skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target tahun 2030. Ke lebihan skema bundling adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100 persen cakupan pelayanan SPAM, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah (land subsidence) dan pencapaian target SDGs.

“Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in,” ujarnya. (OL-13)

Baca Juga: Jumlah PKL di Kawasan KBT Membludak Penataan segera Dilakukan