KEPALA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Sarjoko tegaskan prinsip pembangunan unit harian DP Rp0 tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP nol rupiah tidak menggunakan dana APBD tetapi dibiayai oleh pengembang, misalnya BUMN, BUMD atau pihak swasta," ujarnya saat dihubungi awak media, Kamis (3/11).
Baca juga: Pj Gubernur DKI Bisa Jadikan Jakarta Kota Bisnis Kelas Dunia
Ia menjelakan, adapun dana yang disediakan Pemprov DKI melalui APBD adalah dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah (FPPR), yang merupakan investasi nonpermanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan.
Adapun untuk dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp550 miliar. "Sudah tersalurkan sebanyak Rp254,8 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP nol rupiah."
Saat ini, dana tersisa di kas UPDP Rp295,2 miliar tersebut akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit. "Sedangkan usulan dan FPPR untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp176 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 dengan DPRD DKI Jakarta, Sarjoko menjelaskan pihaknya tidak lagi menganggarkan pembangunan rumah DP Rp0 dalam APBD 2023. (J-2)
