Pj Gubernur DKI Bisa Jadikan Jakarta Kota Bisnis Kelas Dunia

PEMERHATI kebijakan publik, Agustinus Tamtama Putra, menyatakan saat Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota NKRI maka dibutuhkan ketajaman dan sensitivitas untuk membaca peluang yang terbuka.

Hal itulah, jelas peneliti GMT Institut ini, salah satu pekerjaan yang harus diemban Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Yakni bagaimana membangun koneksi multi pihak antara lain untuk mengantarkan Jakarta menjadi kota bisnis internasional kelas dunia.

"Hal itu tentu saja menyiaratkan koordinasi dan kerjasama dari berbagai pihak guna terus mengembangkan Jakarta. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kita nilai mampu dan harus mulai berbicara tentang visi ke depan melihat Jakarta, pasca pemindahan fungsi pusat pemerintahan," ujar Tamtam, di Jakarta, Kamis (3/11).

Dari informasi yang diterima, tanggal 8 November nanti, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional akan menggelar acara Talkshow bertajuk 'Jakarta Kini, Nusantara Nanti' dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (Hataru) tahun 2022.

Di antara pembicara yang akan hadir adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dan Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.

Tamtam menerangkan, kerjasama Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat penting dibangun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) setelah Jakarta bukan lagi Ibu Kota Negara.

"Memang dipastikan perangkat-perangkat pemerintahan pusat seperti kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga tinggi negara akan berpindah, tetapi Pemerintah DKI Jakarta akan terus ada dan diupayakan untuk berkembang ke arah yang semakin baik," lanjutnya.

Dalam diskusi tersebut, jelas Tamtam, pihaknya akan mengulas terkait peran Jakarta sebagai bagian Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur. Sementara Jakarta tetap akan menjadi kawasan yang strategis secara nasional dan wajib untuk dikembangkan di segala bidang kehidupannya.

"Jakarta tentu saja tidak ditinggalkan dan lantas dibiarkan begitu saja, melainkan terus dikembangkan dalam konstelasi pengembangannya sebagai KSN Jabodetabekpunjur," ungkapnya.

Hal itu, tambah Tamtam, akan berhubungan dengan Kementerian PUPR, bahwa tetap diperlukan kajian terkait peran tata ruang dalam penataan DKI Jakarta saat ini dan ke depannya.

Selain untuk tetap menangani Jakarta dan sekitarnya, ungkapnya, Kementerian PUPR juga wajib berpartisipasi aktif dan berperan serta dalam pengembangan KSN Ibu Kota Negara.  "Kementerian PUPR tetap akan memberikan dukungan infrastruktur terkait pembangunan dan pengembangan baik di DKI Jakarta maupun di IKN," ujarnya.

Selain Basuki Hadimuljono dan Heru Budi Hartono, Talkshow itu juga akan menghadirkan Bambang Susantono selaku Kepala Badan Otorita IKN. Menurut Tamtam, Kepala Badan Otorita IKN perlu menelisik ke depan kesiapan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Diperlukan dukungan dari berbagai pemangku kebijakan, analisis tata ruang dan pelaksanaan proyek yang berkelanjutan demi terwujudnya Ibu Kota Nusantara yang dikatakan akan berstandar internasional," jelasnya.

"Ibu Kota Nusantara layaknya Jakarta menjadi KSN yang masih dalam tahap pembangunan. Persoalan terkait kesiapan lahan dan pertanahan yang harus diselesaikan merupakan tanggungjawab tersendiri bagi Badan Otorita IKN," katanya.(OL-13)