Headline

. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.

Fokus

Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.

Pj Gubernur DKI Siap Jalankan Instruksi Jokowi Terkait Angkutan Massal

Kautsar Widya Prabowo
03/11/2022 09:59
Pj Gubernur DKI Siap Jalankan Instruksi Jokowi Terkait Angkutan Massal
Rapat kabinet di Istana Negara(MI/Dokumentasi PPID DKI Jakarta)

PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang membahas angkutan massal perkotaan. Rapat itu dihadiri beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju dan digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).

Heru memastikan akan menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi terkait upaya mendukung pengintensifan angkutan massal perkotaan. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sesuai arahan Pak Presiden yang mengatakan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang perlu diintensifkan, dan DKI Jakarta dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh angkutan massal perkotaan bagi kota-kota lain di tanah air," ujar Heru dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11). 

Baca juga: Pj Gubernur DKI Imbau Karyawan WFH Saat Cuaca Ekstrem

Heru akan menginstruksikan jajarannya menyelesaikan pekerjaan yang tengah berjalan dalam mengintensifkat angkutan massal.

Dalam kesempatan itu juga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. 

Ia menjelaskan, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," jelas Budi.

Budi pun menyampaikan Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. 

Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," tandasnya. (OL-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik