Antusias Melapor ke Pos Pengaduan, Warga Datang Sejak Pagi

POS pengaduan masyarakat di pendopo Balai Kota DKI Jakarta kembali diadakan di era Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai hari ini, Selasa (18/10).

Di hari pertama pembukaan pos pengaduan itu, beberapa warga sudah tiba sejak pagi untuk melaporkan permasalahan mereka.

salah satunya, Retno, yang berdomisili di Jalan Pulo Raya, Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Ia mengadukan permasalahan banjir di lingkungan rumahnya.

Baca juga: Penjabat Gubernur DKI Buka Opsi Pengaduan Elektronik dan Langsung

Lingkungan rumahnya sempat mengalami banjir menahun sejak 1993. Namun, pada 2013 hingga 2020, banjir sama sekali tak mampir. 

Banjir baru dialaminya lagi bertepatan pada malam pergantian tahun 2021. Selain itu, banjir juga dialami saat September lalu. Ia pun mengaku tidak menggunakan kanal pengaduan digital lewat aplikasi JAKI yang dikembangkan di era Mantan Gubernur Anies Baswedan.

"Enggak pernah (lapor). Saya lebih suka tatap muka seperti ini. Ya mungkin nggak langsung ada tindakan tapi minimal ada perhatian lebih lah. Kan banjir lagi jadi prioritas lagi," ujar Retno.

Pengaduan juga dibuat Martina Gunawan. Ia mewakili pemilik lahan yang terletak di Bambu Apus, Jakarta Timur.

"Saya mewakili kepentingan dari pemilik lahan, namanya Bapak Haji Sarifudin Husein. Lahan kami terletak di Jaktim, Bambu Apus, di depan Universitas Respati Indonesia," tuturnya.

Pemilik lahan ingin mengajukan pembebasan lahan tersebut kepada Pemprov DKI. Ketika melihat zonasi lahan tersebut adalah lahan hijau, Martina mendapatkan arahan agar mengajukan pembebasan lahan ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Ia mengaku sudah berupaya pembebasan lahan itu sejak 2016 silam. Selain itu, ia juga sudah berupaya mendatangi langsung Dinas Pertamanan dan Hutan Kota hingga bersurat langsung kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami merasa dilakukan tidak profesional, memihak, bertele-tele, dan ada permintaan uang di sini, yang terus terang kami sebagai warga biasa, kami mengalami kebingungan," tuturnya.

Oknum yang meminta sejumlah uang tersebut meminta sekian persen dari nominal total pembebasan lahan. Martina pun ogah menyanggupi hal tersebut dan memilih berjuang menembus jajaran Pemprov DKI.

"Kepala UPT yang lama. Minta kami datang ke kantor dan di situ transaksi. Kami nggak mau," tandasnya.

Ia pun menyambut positif adanya pos pengaduan ini.

"Ini sangat positif. Posko yang dibuka Pemprov DKI sekarang, saya sarankan untuk masyarakat yg ada persoalan apapun, karena DKI Jakarta milik warga. Milik semua. Datang, manfaatkan waktunya, karena kita akan ditanggapi dengan serius dan profesional," ungkapnya. (OL-1)