Rabu 21 September 2022, 15:44 WIB

Berkas Administrasi Pemecatan Ferdy Sambo Masih Diproses

Khoerun Nadif Rahmat | Megapolitan
Berkas Administrasi Pemecatan Ferdy Sambo Masih Diproses

ANTARA FOTO/ ASPRILLA DWI ADHA
Irjen Ferdy Sambo

 

BERKAS administrasi pemecatan Ferdy Sambo masih dalam proses pelengkapan sebelum diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini dikonfirmasi oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

"Untuk administrasinya, administrasinya aja ya, administrasi untuk pengusulan," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (21/9).

Saat ini, proses pelengkapan berkas tengah disiapkan oleb SSDM Polri setelah dilimpahkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sebelumnya, KKEP telah menolak permohonan banding Sambo atas pemberhentian tidak dengan hormay (PTDH).

Setelah berkas tersebut telah dirampungkan oleh pihak SSDM Polri, nantinya akan dilanjutkan dengan pelimpahan kepada ke Sekretariat Negara (Setneg) RI guna penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

"Abis dari SDM nanti ditujukan ke Setneg. Setneg langsung dapat Keppresnya dan kita serahkan ke pelanggarnya," ucap Dedi.

Terdapat aturan pemberhentian oleh Presiden seperti yang tertuang dalam Kepres RI Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 29 poin satu.

Baca juga: Kuasa Hukum Brigadir J Sambut Positif Penolakan Banding Ferdy Sambo

Diketahui, sebelumnya, Polri melalui KKEP telah menolak banding Sambo perihal putusan sidang etik yang menjatuhkan sanksi PTDH.

"Memutuskan permohonan banding dari saudara nama Ferdy Sambo SH, SIK, MH, pangkat NRP Irjen Pol 73020260, jabatan pati kesatuan, menolak permohonan banding pemohon banding," kata Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto, Senin (19/9).

"Menguatkan putusan sidang kode etik Polri nomor NIP/74/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, NRP 73020260 jabatan Pati Yanma Polri," imbuh Agung.

Komisi banding juga menjatuhkan sanksi etika terhadap Sambo yang telah melakukan pelanggaran atau perbuatan tercela.

"Selanjutnya komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," pungkasnya.(OL-5).

Baca Juga

Antara

Update 28 September 2022: DKI Jakarta Catat 695 Kasus Covid-19 Hari Ini

👤MGN 🕔Rabu 28 September 2022, 22:00 WIB
Sebanyak 695 dari 1.915 kasus covid-19 nasional ditemukan di Jakarta, Rabu...
Antara/Indrianto Eko Suwarso.

Anies Ingin Satukan Gedung SD, SMP, SMA agar Siswa Akur

👤Selamat Saragih 🕔Rabu 28 September 2022, 21:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menyatukan gedung sekolah berjenjang mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP),...
DOK.MI

Seorang Warga Cilincing Terluka akibat Granat yang Ditemukannya Meledak

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 September 2022, 21:31 WIB
Warga itu juga masih mengalami gangguan pendengaran karena terdampak langsung ledakan granat kejut...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya