Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MASA tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022. DPRD DKI Jakarta sudah mengusulkan tiga nama untuk menjadi pj Gubernur DKI yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Dirjen POLPUM Kemendagri Bahtiar, dan Sekda DKI Jakarta Amarullah Matali. Ketiga nama itu sudah disampaikan kepada Presiden RI melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk selanjutnya diproses di Tim Penilai Akhir (TPA).
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Mulyadi Opu Andi Tadampali menilai figur Bahtiar sangat ideal menjadi penjabat Pj Gubernur DKI Jakarta. Alasannya tiga kriteria dimiliki oleh Bahtiar.
"Pertama, memiliki kapasitas politik memadai dalam hal ini kompetensi dan keilmuan dunia pemerintahan," ujar Mulyadi, Selasa (20/9).
Baca juga: Jarkot Sebut Bahtiar bisa Menjembatani Polarisasi Politik DKI
Kedua, lanjut dia, mengantongi kapabilitas politik atau kemampuan juga kepercayaan bahwa jika ditempatkan dalam jabatan Pj Gubernur, harapan besar membawa Ibu Kota lebih baik lagi ke depan bisa terwujud.
Ketiga, kata dia, integritas politiknya sangat tinggi. Hal itu tampak dari track record dan aspek moralitas atau dari segi etika politiknya selama bekarir di Kementerian Dalam Negeri selalu positif.
"Saya pikir dan selama yang saya tahu Pak Bahtiar memiliki ketiga-tiganya itu," terangnya.
Selain itu, lanjut Mulyadi, Bahtiar juga sangat memahami psikologi politik warga Jakarta. Apalagi di Jakarta banyak dihuni oleh kekuatan-kekuatan politik nasional.
Sehingga dibutuhkan Pj Gubernur yang independen tidak terkait politik apapun, apalagi menjadi kaki tangan atau agen daripada oligarki.
"Bahkan Pak Bahtiar hari ini kalau dilihat dari record Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2022 yang dinilai Kemenkeu, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memperoleh nilai terbaik nomor 1 se-Indonesia untuk pagu jumbo. Konsisten melancarkan program kebangsaan, pendidikan politik dan kerukunan sosial pengalamannya di situ," tutup Mulyadi.
Pada September 2020, Bahtiar ditunjuk sebagai Penjabat Sementara Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) menggantikan Isdianto yang kala itu cuti mengikuti Pilkada 2020. Selama menjabat, Bahtiar mendapat respon positif dari seluruh Forkopimda Provinsi bisa kerja sama dengan baik.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jakarta Jimly Asshiddiqie mengatakan Bahtiar memiliki rekam jejak di Kemendagri dengan berbagai posisi strategis mengurus bidang kebangsaan, ketahanan seni budaya hingga mengurus daerah.
"Dia mempunyai jaringan yang luas dengan lintas tokoh masyarakat, akademisi, intelektual, seniman, budayawan, pekerja seni,ormas, penggiat lingkungan, dan media,” ujar Jimly. (RO/OL-1)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penerapan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak akan mengganggu pelayanan publik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melantik salah satu pejabat Pemprov DKI sebagai Wali Kota Jakarta Barat.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Bahtiar dinilai pantas diangkat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Selain memiliki netralitas yang tinggi, ia juga merupakan ASN di lingkungan kementerian dalam negeri.
"Nama Pak Bahtiar unggul dari tingkat kinerja, mulai dari kapasitas dan integritas, pengalaman, antikorupsi dengan tingkat kepuasan 76,2%,."
"Saya melihat dari tiga nama yang direkomendasi DPRD DKI, adalah nama Bahtiar yang paling cocok dengan kebutuhan DKI saat ini."
Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai Bahtiar lebih tepat memimpin Jakarta. Pasalnya, posisi Pj Gubernur DKI Jakarta membutuhkan sosok yang netral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved