Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya masih memeriksa izin operasional lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Ibu Kota.
Pemprov DKI berharap dalam waktu dekat dapat menemukan titik terang mengenai persoalan izin kegiatan lembaga ACT. "Sudah dirapatkan dan sebagainya, Insyaallah dalam waktu dekat akan kami kabari," ujar Ariza, sapaan akrabnya, Kamis (28/7).
Baca juga: MUI Telah Hentikan Semua Kerjasama dengan ACT
Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa izin kegiatan lembaga ACT secara otomatis bakal dicabut Pemprov DKI. Sebab, izin pengumpulan uang dan barang telah dicabut lebih dulu oleh Kementerian Sosial.
Namun, Ariza menekankan bahwa ada perbedaan tugas Kementerian Sosial dan Pemprov DKI dalam pengawasan terhadap ACT. "Sudah ada batasnya, siapa yang punya kewenangan wilayah DKI, dengan wilayah Kemensos kan beda," imbuhnya
Lebih lanjut, dia menerangkan alasan belum dicabutnya izin operasional lembaga ACT. Pasalnya, Pemprov DKI harus melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Baca juga: Tak Lolos Uji Emisi, Kendaraan Bakal Dikenakan Biaya Parkir 2 Kali Lipat
"Kami harus bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan. Tahapannya harus on the track, biar nanti tidak menimbulkan masalah," papar Ariza.
Diberitakan, kepolisian telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana oleh lembaga filantropi ACT. Keempat tersangka menyelewengkan dana donasi untuk berbagai keperluan, termasuk menggaji petinggi ACT dengan nilai fantastis.(OL-11)
JAKSA penuntut umum (JPU) akan membacakan tuntutan terhadap mantan Ketua Dewan Pembina Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Novariyadi Imam Akbari.
Ahyudin diketahui terjerat kasus penyelewengan dana donasi dari PT Boeing untuk korban pesawat Boeing 737 Max 8 milik Lion Air yang jatuh pada 2018 lalu.
Mantan Vice President Operational Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Hariyana binti Hermain divonis tiga tahun penjara terkait perkara dugaan penggelapan dana bantuan sosial.
Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Jaksa menilai ketiga terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan primer.
Sumber dana pembelian itu diduga berasal dari dana bantuan Boeing Community Investment Fund (BCIF) terkait kecelakaan Lion Air 610.
Daftar 7 kepala daerah di Indonesia yang kasus korupsinya menyeret anggota keluarga. Lengkap dengan tahun, relasi keluarga, dan ringkasan kasus.
REI mengungkapkan bahwa 306 proyek properti yang memiliki total nilai investasi mencapai Rp34,5 triliun kini terhenti akibat persoalan perizinan lintas kementerian.
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Fiktif positif diberlakukan sebagai terobosan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved